"Sejauh ini tadi saya dapat laporan, tingkat kehabisan makanannya bagus. Jadi lebih fresh, kemudian ada yang mungkin mau nambah, masih ada sisa bisa nambah. Dan waste-nya lebih sedikit karena prasmanan," kata Mas Dar.
Di samping kualitas makanan, metode ini juga diharapkan memperkuat edukasi gizi melalui keterlibatan guru dan siswa. Namun, penerapannya membutuhkan pembiasaan dan pelatihan yang memadai.
"Kalau prasmanan ini memang, kalau sudah terbiasa akan bagus, sama seperti di negara lain. Cuman memang perlu ada training yang cukup," ungkapnya.
Hasil uji coba tersebut akan menjadi bahan evaluasi sebelum metode prasmanan diterapkan lebih luas. Evaluasi dilakukan untuk melihat penerapan metode ini dalam mendukung kualitas penyajian makanan dan pelaksanaan MBG.
BGN Perkuat Pengawasan Operasional Dapur
Selain menguji coba metode penyajian, BGN juga memperkuat pengawasan operasional SPPG melalui pemanfaatan teknologi. Salah satu upayanya adalah menghubungkan CCTV dapur ke pusat pemantauan dengan dukungan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Sudaryono mengatakan seluruh dapur telah memiliki CCTV, tetapi rekamannya selama ini masih digunakan untuk kebutuhan internal masing-masing dapur. BGN sedang menguji coba sistem yang menghubungkan CCTV sejumlah dapur ke pusat agar penerapan standar operasional prosedur (SOP) dapat dipantau.
"Jadi semua dapur itu sudah punya CCTV, hanya CCTV-nya belum (terkoneksi), hanya dikonsumsi oleh internal dari dapur itu. Sehingga kami sedang piloting, ada sekitar 70-an dapur yang kita piloting, untuk CCTV-nya kita tarik ke pusat, kita kasih artificial intelligence, sehingga kita bisa memonitor SOP. Apakah SOP pengolahan, SOP persiapan, SOP cuci ompreng, dan sebagainya," kata Sudaryono.
Pengawasan tersebut mencakup SOP pengolahan dan persiapan makanan hingga pencucian ompreng. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan mengurangi risiko kejadian fatal dalam pelaksanaan MBG.
Sebagai informasi, rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Menteri PPN/Bappenas, Menteri Agama, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wakil Kepala BPKP, Wakil Kepala BGN, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.
