NADIKABAR.COM — Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI Melchias Markus Mekeng mendorong pemerintah dan DPR menyiapkan undang-undang tentang obligasi daerah. Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan, memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mekeng mengungkapkan sejak Reformasi 1998 Indonesia telah menerapkan desentralisasi yang memberikan ruang bagi daerah untuk menjalankan otonomi. Namun, kewenangan tersebut perlu didukung kemampuan pembiayaan yang memadai agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat.
Mekeng menilai mengandalkan APBN dan PAD saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang terus berkembang.
"Kalau kita hanya berharap pada APBN atau PAD daripada daerah masing-masing, tentu apa yang kita harapkan untuk percepatan pembangunan ini agak tidak terlalu terealisasi," ujar Mekeng dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam Diskusi Majelis bertema "Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik" di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11). Kegiatan tersebut merupakan kerja sama Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI, Fraksi Partai Golkar MPR RI, dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).
Politikus senior Partai Golkar ini menjelaskan bahwa obligasi daerah merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang memiliki landasan dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Meskipun telah lama dibicarakan dan sejumlah aturan teknis sudah diterbitkan, penerapannya di Indonesia belum berjalan. Padahal, hampir 20 negara di dunia telah memanfaatkan obligasi daerah atau municipal bond untuk mendukung pembangunan.
Obligasi Daerah Bisa Biayai Proyek Produktif