Pada kesempatan tersebut, Mekeng pun mencontohkan Vietnam yang telah menerbitkan obligasi daerah hampir USD 1 miliar untuk membiayai pembangunan pengelolaan air dan sampah. Selain itu, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Finlandia, Inggris, Afrika Selatan, dan Senegal sebagai negara yang telah memanfaatkan instrumen tersebut.
"Pengalaman negara-negara itu menunjukkan obligasi daerah dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk mengembangkan potensi wilayah," imbuhnya.
Meski demikian, Mekeng menegaskan penerbitan obligasi daerah harus didasarkan pada proyek yang mampu menghasilkan pendapatan. Dana yang diperoleh tidak boleh digunakan untuk membiayai operasional rutin pemerintahan ataupun pembangunan infrastruktur yang tidak menghasilkan arus kas. Rumah sakit dan pelabuhan, misalnya, dapat menjadi proyek yang dibiayai karena memiliki potensi pendapatan untuk membayar bunga dan pokok obligasi.
"Jadi, obligasi daerah itu harus disandarkan pada sebuah proyek yang bisa menghasilkan uang," tegasnya.
Mekeng juga membedakan obligasi daerah dengan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI. Ia mengatakan pembayaran pinjaman melalui SMI menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai basis pembayaran.
Sementara itu, lanjut Mekeng, obligasi daerah mengandalkan pendapatan dari proyek yang dibiayai. Dengan demikian, daerah memiliki sumber pembayaran yang berkaitan langsung dengan produktivitas proyek tersebut.
Lebih lanjut, Mekeng mengungkapkan untuk mempersiapkan pembentukan regulasi, Fraksi Partai Golkar MPR RI telah melakukan penjaringan aspirasi atau meaningful public participation di sembilan provinsi sejak tahun lalu. Kegiatan tersebut melibatkan gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, serta kalangan akademisi.