Mekeng mengatakan seluruh masukan yang dihimpun telah dirampungkan sebagai bahan penyusunan naskah akademik yang akan diserahkan oleh Pimpinan MPR RI kepada Pimpinan DPR RI pada 18 November 2026.
"Berdasarkan perjalanan kami satu tahun melakukan public hearing itu, dari Depdagri sudah melakukan evaluasi dan juga masukan daripada akademisi-akademisi, sekarang ini ya, itu hanya 9 provinsi yang layak menerbitkan obligasi daerah dan 44 kabupaten/kota yang punya possibility untuk menerbitkan obligasi daerah. Sekarang yang penting apa? Ada satu daerah saja menerbitkan, pasti nanti daerah yang lain akan mengikuti," ungkapnya.
Meski demikian, Mekeng menegaskan penerbitan obligasi daerah tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pemerintah daerah harus memperoleh persetujuan DPRD, menjalani pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sebelum masuk ke pasar modal dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas terkait.
Ia pun menambahkan, penggunaan dana obligasi harus diawasi secara ketat dan dipastikan sesuai dengan tujuan proyek yang telah ditetapkan. Kewajiban pembayaran juga tetap berlaku meskipun terjadi pergantian kepala daerah. Mekeng menyebut tingkat gagal bayar obligasi daerah di dunia berdasarkan data yang diterimanya hanya sekitar 0,1 persen.
"Mudah-mudahan undang-undang ini bisa didukung dan negara ini bisa cepat berkembang. Dan satu lagi, investor dari obligasi daerah itu banyak. Ada perbankan dalam negeri dan luar negeri, ada dana pensiun, ada asuransi, dan ada investment banking atau trust fund dari luar, besar sekali. Kita juga punya SUN itu, kalau tidak salah itu sekarang totalnya Rp 10 ribu triliun. Tidak usah banyak-banyaklah. Ambil seribu triliun atau dua ribu triliun, itu daerah sudah terbangun semua," pungkasnya.
Sebagai informasi, turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris FPG MPR RI Ferdiansyah, Bendahara FPG MPR RI Adde Rosi Khoerunnisa dan para wartawan media massa nasional, baik cetak, elektronik, maupun online (daring) anggota KWP sebagai peserta.