NADIKABAR.COM — Pemerintah pusat melalui kementerian terkait saat ini fokus untuk mempercepat pembangunan di Papua. Salah satunya adalah pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang terus digenjot oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra).
Pembangunan jalan di Papua tidak hanya untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga menjadi akses bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi kesejahteraan mereka kepada pemerintah. Selain itu, pembangunan Papua memerlukan perhatian khusus mengingat saat ini wilayah tersebut terdiri atas enam provinsi dan 42 kabupaten/kota yang memiliki tantangan geografis dan kebutuhan pembangunan yang beragam.
Pembangunan infrastruktur melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) oleh pemerintah pusat di Kabupaten Jayapura menjadi salah satu contoh. Ruas Jalan Skory-Puay yang menghubungkan Distrik Kemtuk dan Distrik Sentani Timur itu telah selesai dikerjakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional Jayapura, sehingga manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam proyek tersebut, peningkatan jalan dilakukan sepanjang 7,7 kilometer dengan lebar sekitar 5,5 meter dan pengaspalan setebal lima sentimeter. Selain itu, dilakukan rehabilitasi terhadap 11 jembatan di sepanjang ruas jalan. Ini menandakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jayapura tidak semata-mata mengenai pembangunan fisik, tetapi menghadirkan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan pentingnya pembangunan jalan yang menghubungkan sejumlah wilayah di Papua agar aktivitas ekonomi masyarakat semakin berkembang karena akses jalan yang memadai dan meningkatkan mobilitas warga serta memperluas peluang usaha.
Pembangunan jalan tersebut memberikan dampak nyata terhadap mobilitas masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Waktu tempuh yang sebelumnya sekitar 40-45 menit, bahkan kadang tidak bisa dilalui tanpa menggunakan motor trail, kini dapat dilalui hanya sekitar 15 menit.
"Artinya pengurangan jarak atau waktu tempuh ini bisa sangat membantu masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari, termasuk untuk perdagangan, belanja, bercocok tanam, kemudian juga anak-anak sekolah dan lain sebagainya," kata AHY.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan Papua, termasuk menyelesaikan persoalan tata ruang dan lahan, serta penataan ruang membutuhkan pengawalan khusus agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menghambat pembangunan, termasuk persoalan yang berkaitan dengan tanah adat.
Bagi pemerintah pusat, pembangunan bisa saja terhenti atau terhambat jika ada persoalan dengan tata ruang wilayah yang juga diakibatkan oleh status lahan atau tanah yang belum jelas. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja bersama untuk mengidentifikasi persoalan, menghimpun masukan, serta mencari solusi bagi berbagai tantangan pembangunan di Papua.
Di lain sisi, percepatan pembangunan di Papua harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Besarnya sumber daya alam yang dimiliki Bumi Cenderawasih tersebut harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat tanpa dilakukan melalui eksploitasi yang merusak lingkungan.
Hal itu menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah ingin terus memuliakan Tanah Papua dengan tidak merusak lingkungan.
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama pemerintah provinsi se-Tanah Papua telah melakukan pertemuan di Kantor Gubernur Papua untuk percepatan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan pengembangan wilayah Papua.
Dalam rapat koordinasi tersebut pemerintah pusat dan daerah juga menyepakati pentingnya konsolidasi lintas sektor dengan menyatukan sasaran, data, kebijakan, program, dan anggaran pembangunan.
Ketersediaan anggaran menjadi kendala utama dalam merealisasikan proyek-proyek infrastruktur berskala besar, seperti pembangunan jalan yang membentang hingga ratusan, bahkan ribuan kilometer. Meski demikian pemerintah berkomitmen untuk terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Tanah Papua meski di tengah keterbatasan anggaran negara.
Penyusunan skala prioritas bukanlah hal yang mudah, mengingat kebutuhan pembangunan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk enam provinsi dan 42 kabupaten/kota yang ada di Tanah Papua. Selain pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pemerintah pusat juga berkomitmen melakukan percepatan pembangunan di Tanah Papua lewat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Bagi pemerintah, pembenahan infrastruktur dasar, seperti pemukiman dan sanitasi, sangat krusial untuk mendongkrak taraf hidup masyarakat lokal. Selanjutnya sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi fokus utama guna memperkuat kapasitas SDM di Papua. Program ini akan direalisasikan melalui sejumlah langkah strategis.
Gubernur Papua Matius Fakhiri menegaskan pengembangan wilayah merupakan hal fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan. Dengan demikian pemerintah daerah mengharapkan pemerintah pusat untuk memperkuat dukungan pembangunan infrastruktur di Tanah Papua
Pembangunan jalan dan jaringan transportasi yang menghubungkan pusat-pusat wilayah dengan daerah terpencil tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur tetapi juga menjadi pintu masuk pemerataan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah, maka kerangka strategi utama, di antaranya percepatan konektivitas, pemerataan layanan dasar, pengembangan pusat pertumbuhan baru, serta penerapan kebijakan afirmatif dan keberpihakan.
Pembangunan infrastruktur di Papua tidak hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi juga mampu membuka konektivitas dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses.
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEP Otsus) Papua Velix Vernando Wanggai mengatakan percepatan pembangunan Infrastruktur dan pengembangan kewilayahan sebagai momentum untuk mengidentifikasi berbagai hambatan pembangunan di Tanah Papua.
Rapat koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama pemerintah provinsi se-Tanah Papua merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Papua sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dialog antara pemerintah pusat dan daerah penting untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan pembangunan, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang selama ini menghambat percepatan pembangunan infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur di Papua juga membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada proyek-proyek berskala nasional, tetapi juga memperhatikan kebutuhan konektivitas antarkawasan ke kampung-kampung.
Pendekatan ini menjadi langkah penting karena kondisi geografis Papua memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, sehingga pembangunan akses harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah.
Terkait hal itu, penting memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan wilayah.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk menyusun strategi pembangunan jalan dalam beberapa tahun ke depan, termasuk menentukan prioritas pembangunan, proses pengadaan barang dan jasa, kesiapan lahan, hingga kejelasan pengelola maupun penyedia proyek.
Dengan koordinasi yang lebih baik, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi menjadi bagian dari satu strategi pembangunan kewilayahan yang terintegrasi.
