NADIKABAR.COM — Kontaminasi pangan dapat melintasi batas negara. Dalam rantai pasok global, produk yang terkontaminasi berpotensi mencapai konsumen di negara lain sebelum sumber masalahnya teridentifikasi.
Ketika produk yang sama dipasarkan di berbagai negara, perlindungan konsumen sangat bergantung pada kecepatan otoritas dalam berbagi informasi, menelusuri distribusi, dan mengoordinasikan tindakan penanganan.
Berdasarkan laporan estimasi beban global penyakit bawaan pangan periode 2000–2021 yang dirilis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 4 Juni 2026, penularan melalui pangan dari 42 bahaya infeksius dan kimia diperkirakan telah menyebabkan sekitar 866 juta kasus penyakit serta 1,52 juta kematian di seluruh dunia sepanjang tahun 2021.
Kesiapsiagaan menghadapi risiko tersebut menjadi perhatian ASEAN. Pada 7-9 Juli 2026, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI bersama berbagai kementerian, lembaga pemerintah, dan mitra internasional menyelenggarakan simulasi tanggap darurat keamanan pangan (Indonesia for the ASEAN Food Safety Emergency Response Tabletop Simulation Exercise) di Jakarta.
Kegiatan yang diikuti perwakilan 11 negara anggota ASEAN ini merupakan bentuk implementasi dari ASEAN Health Cluster 4: Ensuring Food Safety (Klaster Kesehatan ASEAN 4: Memastikan Keamanan Pangan).
Simulasi tersebut menguji mekanisme Respons Darurat Keamanan Pangan (Food Safety Emergency Response), mulai dari deteksi dini dan penilaian risiko hingga koordinasi lintas sektor, komunikasi risiko, serta respons cepat terhadap insiden yang mengancam kesehatan masyarakat.
Hasil evaluasi menunjukkan sejumlah kelemahan yang perlu ditangani. Sebagian negara masih menyusun atau memfinalisasi rencana tanggap darurat nasional. Koordinasi antara titik kontak Peraturan Kesehatan Internasional (International Health Regulations) dan jaringan otoritas keamanan pangan internasional juga perlu diperkuat.
Evaluator menyoroti sejumlah tantangan utama, seperti komunikasi di tengah berkembangnya bukti lapangan, penanganan disinformasi, serta proses penarikan produk berisiko dari pasar konvensional maupun daring.
Kendati demikian, temuan simulasi tersebut tidak mengindikasikan bahwa ASEAN tengah menghadapi wabah pangan lintas negara. Nilai strategis kegiatan ini justru terletak pada kesempatan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki celah prosedur sebelum krisis nyata terjadi.
Sebab, informasi mengenai produk berisiko baru akan efektif melindungi konsumen jika ditindaklanjuti dengan penelusuran distribusi, penilaian bahaya, dan pengambilan keputusan yang terukur sesuai tingkat risikonya.
