NADIKABAR.COM — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan sekitar 98 persen rumah ibadah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah kembali beroperasi.
“Lebih dari 98 persen rumah ibadah terdampak yang tercatat, telah kami operasikan kembali. Bantuan diberikan lintas agama, termasuk juga untuk pemulihan fasilitas ibadah dan pendidikan,” ujar Menag Nasaruddin Umar saat konferensi pers dua tahun capaian Kemenag di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan penanganan pascabencana tidak bisa berhenti pada pembangunan kembali bangunan yang rusak. Dampak bencana juga menyentuh kondisi sosial dan psikologis masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, keluarga, maupun akses terhadap fasilitas umum.
“Karena setelah bencana juga yang harus dipulihkan bukan hanya bangunan, tetapi kehidupan masyarakat juga harus kembali berjalan,” ujar Menag.
Ia menilai pendekatan keagamaan diperlukan untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan psikologis setelah bencana.
Dalam situasi tersebut, tokoh agama dan komunitas keagamaan dapat berperan mendampingi warga, menguatkan solidaritas, serta membantu memulihkan kehidupan sosial.
Selain penanganan bencana di wilayah Sumatera, Nasaruddin menyebut Kementerian Agama (Kemenag) juga memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Solidaritas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag turut digerakkan untuk meringankan beban warga.
“NTT belum lama ini kan juga Kementerian Agama peduli dan solidaritas ASN juga ikut terlibat untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di sana,” kata Menag Nasaruddin.
Sementara itu Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i mengatakan Kemenag tengah menyiapkan pembentukan satuan tugas penanggulangan bencana yang bekerja berjenjang dari tingkat pusat hingga Kantor Urusan Agama (KUA).
Kebijakan tersebut disiapkan agar Kemenag tidak lagi merespons secara sporadis ketika kebakaran hutan, gunung meletus, banjir bandang, maupun peristiwa lainnya terjadi.
“Jadi kalau ada bencana, kami sudah tidak gagap. Karena penanganan ada di pusat, ada di provinsi, ada di kabupaten/kota, ada di KUA,” kata Wamenag.
Selama ini potensi sumber daya Kemenag di daerah, seperti satuan kerja (satker), penyuluh agama, madrasah, pesantren, hingga rumah-rumah ibadah, sering kali ikut terlibat dalam penanganan bencana, namun belum terkoordinasi secara terpadu dari internal Kemenag.
Wamenag Romo Syafi’i menekankan pentingnya komunikasi serta skema koordinasi yang jelas dari pusat hingga kabupaten/kota agar penanganan dampak bencana berjalan efektif dan terukur.
