Ia mengatakan Kemnaker telah menyampaikan surat edaran yang berisikan data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penentuan upah minimum sektoral, serta panduan terkait estimasi besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah.

Sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah, pengumuman UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026, disusul oleh Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) lima hari kemudian pada 26 November 2026.

"Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi. Gubernur dapat menentukan upah minimum kota/kabupaten dan upah minimum sektoral kota/kabupaten," ujar Yassierli.

Dalam proses perumusannya, penetapan upah minimum melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang mencakup perwakilan pengusaha, serikat pekerja dan buruh, serta pemerintah.

Dewan Pengupahan Daerah nantinya menggelar rapat dengan berpedoman pada data dan panduan dari Kemnaker untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada gubernur sebagai pihak yang menetapkan kebijakan akhir.