NADIKABAR.COM — Pemerintah sedang mengubah cara menambal kekosongan tenaga kesehatan, dari mengirim tenaga ke daerah menjadi mendidik putra-putri daerah agar kelak melayani kampung halamannya sendiri.
Kebutuhannya gamblang. Data Kementerian Kesehatan per Agustus 2026 mencatat 38 persen puskesmas masih rumpang, belum memiliki sembilan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan secara lengkap, dengan kebutuhan pengisian mencapai 6.927 orang.
Angka itu dipaparkan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus dalam The 2nd National Forum of the Indonesian Health Council 2026 akhir bulan lalu, yang sekaligus menandai dua tahun Konsil Kesehatan Indonesia (KKI). Sembilan jenis tenaga itu mencakup dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian. Tanpa formasi utuh, puskesmas kesulitan mengampu layanan promotif dan preventif.
Konferensi Asia Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH) di Bali awal November ini yang mengumpulkan 200 peserta dari 22 negara yang terdiri dari pembuat kebijakan, pendidik, hingga mitra pembangunan, bertukar pengalaman ihwal kekurangan dan ketimpangan sebaran tenaga kesehatan.
Kekurangan itu memang perkara yang sudah mendunia, bukan cuma di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memproyeksikan dunia kekurangan sekitar 11 juta tenaga kesehatan pada 2030. September lalu, WHO juga mewanti-wanti bahwa penduduk dan tenaga kesehatan yang menua secara serentak dapat memperlebar celah tersebut.
Ketua AAAH Anna Kurniati, yang juga Sekretaris Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, menyebut beban tenaga kesehatan kian pelik. Populasi lanjut usia bertambah, penyakit tidak menular menumpuk, penyakit infeksi baru bermunculan, dan perubahan iklim menambah tekanan. WHO mencatat minimnya investasi pada pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan di sejumlah negara turut melanggengkan kekurangan itu.
