“UNESCO membutuhkan negara seperti Indonesia untuk semakin aktif di Dewan Eksekutif. Kita perlu memperkuat visibilitas mandat UNESCO, meningkatkan tata kelola dan transparansi, serta mencari instrumen pendanaan baru agar program-program UNESCO dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Dr. Al Hinzab.
Kedua pihak mendiskusikan strategi UNESCO untuk memperluas kemitraan pendanaan di luar kontribusi negara anggota, termasuk melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan dan mitra pembangunan.
Ketua Dewan Eksekutif UNESCO juga menyampaikan potensi kolaborasi dengan Qatar Fund serta rencana mempertemukan berbagai mitra untuk mengeksplorasi model pembiayaan baru yang berkelanjutan bagi program-program UNESCO.
Menbud Fadli Zon menekankan pentingnya membuka ruang lebih besar bagi sektor swasta, korporasi, dan filantropi untuk berkontribusi pada pelindungan dan pengembangan kebudayaan.
Ia membagikan pengalaman Kementerian Kebudayaan yang membentuk Dewan Penyantun sebagai wadah pelibatan filantropi dan sektor swasta dalam mendukung berbagai program kebudayaan, termasuk revitalisasi situs budaya.
“Kita membutuhkan model pembiayaan yang lebih inovatif. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Sektor swasta, korporasi, dan filantropi perlu dilibatkan untuk memperkuat keberlanjutan program kebudayaan. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa kemitraan tersebut dapat menjadi salah satu sumber daya penting bagi revitalisasi dan pelindungan situs budaya,” tutur Menbud Fadli Zon.
