Dalam pertemuan itu, Menbud Fadli Zon mendorong agar mekanisme nominasi dan inskripsi Warisan Budaya Takbenda terus diperkuat dan semakin responsif, mengingat pengakuan UNESCO juga dapat menjadi instrumen diplomasi budaya, membangun saling pengertian, serta memperkuat perdamaian antarbangsa.
Dr. Al Hinzab juga menyoroti pentingnya meningkatkan efektivitas hubungan negara anggota dalam proses evaluasi dan penetapan UNESCO, termasuk memastikan keterlibatan keahlian yang benar-benar sesuai dengan karakter situs dan warisan budaya yang dinilai.
Menteri Kebudayaan kini menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang mencakup bidang luar negeri, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi dan informasi, serta riset dan inovasi.
KNIU juga diperkuat melalui empat kelompok kerja utama seperti; pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi. Hal ini guna mengonsolidasikan substansi dan posisi Indonesia dalam berbagai agenda UNESCO.
“Indonesia siap menjadi mitra yang semakin aktif, konstruktif, dan bertanggung jawab dalam Dewan Eksekutif maupun UNESCO secara keseluruhan. Kita ingin memastikan UNESCO tetap relevan, inklusif, dan memiliki kapasitas yang kuat untuk menjalankan mandatnya di tengah tantangan global yang semakin kompleks,” pungkas Menbud Fadli Zon.
