NADIKABAR.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, atas nama pemerintah, mengapresiasi inisiatif Komisi II DPR RI membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Menurut Tito, langkah itu penting untuk menyelaraskan pandangan, memperjelas arah pengaturan, dan memastikan norma yang dirumuskan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
"Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).
Hal tersebut disampaikan Tito pada Rapat Kerja Tingkat I Bersama Komisi II DPR RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Administrasi Kependudukan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11).
Tito menyebut Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah menugaskan sejumlah menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Mereka terdiri atas Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri.
Tito turut menggarisbawahi pembaruan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan penyelenggaraan adminduk dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan integrasi data lintas sektor, dinamika mobilitas penduduk, serta tuntutan pelindungan data pribadi.
Tito mengatakan pemerintah mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number. Melalui penguatan tersebut, penggunaan identitas dalam berbagai layanan publik diharapkan semakin terintegrasi sehingga masyarakat tidak terus-menerus dibebani proses identifikasi berulang dengan nomor identitas yang berbeda-beda.