Untuk mendukung kebijakan tersebut, integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antarlembaga perlu diperkuat. Namun, Tito menegaskan integrasi data bukan berarti seluruh data sektoral harus digabungkan ke dalam satu basis data tanpa batas.
Setiap kementerian dan lembaga tetap harus bertanggung jawab atas data sektoral yang dikelolanya sesuai dengan kewenangan masing-masing.
"Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan," paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyampaikan usulan pemerintah agar akses pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dibatasi untuk kepentingan verifikasi dan validasi data.
Lembaga pengguna juga wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta dilarang menyimpan data kependudukan yang telah diakses maupun memberikan atau memperjualbelikannya kepada pihak lain.
Selain itu, Tito turut mendorong penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan. IKD tidak hanya dilihat sebagai aplikasi pada perangkat elektronik, tetapi merupakan sistem informasi yang merepresentasikan KTP elektronik (KTP-el) dan dokumen kependudukan lainnya.