"Pemerintah berpandangan bahwa kejelasan pembagian kewenangan merupakan prasyarat bagi efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Penyesuaian tersebut diperlukan agar tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota tidak menimbulkan tumpang tindih," paparnya.

Meski demikian, digitalisasi pelayanan harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang beragam. Pemerintah perlu memastikan penduduk yang belum memiliki perangkat elektronik, akses jaringan, maupun kemampuan digital tetap dapat memperoleh pelayanan adminduk melalui mekanisme yang tersedia.

Di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan pelayanan adminduk dalam kondisi darurat dan bencana. Hal ini mencakup mekanisme penerbitan dokumen identitas pengganti bagi pengungsi dan korban bencana.

"Ini kami sudah merasakan betul pada saat bencana Sumatera, di tiga provinsi, 53 kabupaten, juga ada bencana di Flores, banyak sekali dokumen-dokumen yang terbawa hanyut, banjir, dan lain-lain, tapi kami mengirim tim [Ditjen] Dukcapil karena semua datanya ada di server, di Kemendagri. Jadi hanya dalam satu minggu juga bisa diselesaikan," pungkasnya.

Sebagai tambahan, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran pimpinan lainnya, Wakil Ketua II Komite I DPD RI Bahar Buasan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta pihak terkait lainnya.