NADIKABAR.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengatakan infrastruktur di kawasan perbatasan yang dibangun dengan baik akan menjadi garda terdepan negara dalam menghadapi potensi infiltrasi dari negara lain.

Hal itu disampaikan Tito saat memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama Pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara) pada Selasa membahas kondisi terkini sejumlah infrastruktur jalan di kawasan perbatasan negara.

Menurut informasi yang diterimanya, infrastruktur jalan di kawasan perbatasan, khususnya di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kaltara, mengalami kerusakan sehingga menghambat akses transportasi dan logistik di daerah tersebut.

"Oleh karena itu, Pak Menhan menelepon saya, menelepon Menteri PU, agar dikoordinasikan akses jalan ini harus bisa dituntaskan. Nah, tadi kita mendengar paparan dari Kementerian PU, mereka sanggup menyelesaikannya dalam waktu 3 tahun, paling lambat awal 2029, dimulai tahun depan 2027-2029," kata Tito dalam keterangan diterima di Jakarta.

Ia mengatakan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan konektivitas dan pemerataan pembangunan, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat nasionalisme.

Mendagri menjelaskan bahwa kehadirannya di Malinau untuk mengetahui secara pasti kondisi jalan di kawasan perbatasan.

"Mereka harus melalui seperti Krayan, harus melalui jalan udara atau jalan sungai, sampai berhari-hari. Ini buat kita juga prihatin," ujarnya.

Tito mengatakan kondisi tersebut sebelumnya telah dibahas dan dirapatkan untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang optimal.

Kemudian, beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau kawasan tersebut.

Selanjutnya, Sjafrie berkoordinasi dengan Mendagri untuk memperkuat kawasan tersebut sejalan dengan konsep program penguatan daerah perbatasan luar BNPP.

Mendagri menyampaikan berdasarkan laporan dari perwakilan Kementerian PU, pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp32 triliun. Karena itu, ia meminta Kementerian PU mematangkan konsep pembangunan sekaligus menyusun rencana berdasarkan skala prioritas.

Hal tersebut juga sejalan dengan masukan Gubernur Kaltara serta Bupati Malinau agar pembangunan diprioritaskan di wilayah yang memiliki penduduk. Nantinya, hasil pematangan konsep tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti.

"Kita akan matangkan dulu konsep, tadi dari PU akan mematangkan konsep rencana induk pembangunannya dan dibelah per tahun, sesuai skala prioritas tadi, berapa anggaran tiap tahun. Setelah itu kami akan melapor kepada Bapak Presiden," ujar Mendagri.

Ia juga menyarankan agar nantinya dapat digelar rapat secara rutin oleh sejumlah kementerian/lembaga yang secara spesifik membahas progres pembangunan di kawasan tersebut.

Dengan upaya itu, diharapkan pembangunan di kawasan perbatasan dapat lebih merata dan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Turut hadir pada rakor tersebut, di antaranya Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa, Direktur Pertahanan Kementerian Pertahanan Raymond Lambok Malindo Sitanggang.

Selanjutnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PU Moch. Iqbal Tamher, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltara Kementerian PU Tri Bakti Mulianto serta pihak terkait lainnya.