NADIKABAR.COM β Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar semua kepala daerah mengawal proses penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 menjelang batas akhir pada 21 November mendatang.
Ia mengatakan pemerintah pusat telah menetapkan tahapan dan batas waktu penetapan upah minimum melalui pembahasan bersama Menteri Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, serikat buruh, serta pengusaha.
"Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 (November) sudah diselesaikan," kata Tito di Balai Kota, Selasa.
Tito meminta kepala daerah, khususnya gubernur, menginstruksikan dinas tenaga kerja di wilayah masing-masing untuk segera berkomunikasi dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan kalangan pengusaha, seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Menurut dia, komunikasi dan mediasi perlu dilakukan agar penetapan upah minimum menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima berbagai pihak.
"Saya kemarin menganjurkan untuk menuju tanggal 21 itu, (pemerintah) provinsi, ya ditugaskanlah kepala dinas tenaga kerja, segera komunikasi dengan Dewan Pengupahan, buruh, dan Kadin, Apindo di daerahnya sehingga bisa bertemu solusi yang terbaik untuk tiap daerah," ungkap Tito.
Sementara itu, penetapan upah minimum untuk tingkat kabupaten/kota diberikan tenggat waktu hingga 26 November 2026.
Tito menyebut jika pemerintah kabupaten/kota tidak mampu memutuskan penetapan UMP sebelum batas waktu, pemerintah provinsi dapat mengambil alih proses penetapan tersebut.
"Kalau nanti ada kabupaten/kota yang tidak mampu menyelesaikan, dapat diambil alih oleh provinsi untuk menyelesaikannya," jelas Tito.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para gubernur, bupati, walikota, hingga kepala dinas terkait penetapan upah minimum tahun depan.
βSurat edaran juga sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan,β ujar dia.
Menurut Menaker, itu merupakan panduan-panduan yang digunakan untuk penentuan upah minimum sektoral dan panduan terkait dengan estimasi besaran kebutuhan hidup layak (KHL).
Menaker mengatakan penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Menurut dia, penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Adapun formulanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0.
Untuk mendukung akurasi penghitungan, Kemnaker tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Komponen KHL ini mencakup empat aspek, yakni pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.