NADIKABAR.COM — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengatakan pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi 4.922 sekolah yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Beliau (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti) menggunakan anggaran dari reguler ditambah dengan dari Kementerian Keuangan tambahan, yang totalnya lebih kurang Rp5 triliun. Dan itu digunakan untuk melakukan rehab dan rekon 4.922 sekolah di tiga provinsi," kata Tito di Jakarta, Rabu.
Tito mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah tersebut merupakan bagian dari penanganan pascabencana yang kini memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi setelah masa tanggap darurat dan transisi selesai.
Dari 4.922 sekolah tersebut, sebagian telah menyelesaikan proses rehabilitasi hingga 100 persen, sementara sebagian lainnya berada pada progres 70 hingga 99 persen.
Namun, Tito menyebut terdapat 616 sekolah yang progres rehabilitasi dan rekonstruksinya masih berada di bawah 50 persen.
Menurut dia, salah satu kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi sekolah adalah adanya 97 sekolah yang harus direlokasi karena lokasi sebelumnya terdampak longsor, banjir, kehilangan tanah, atau berada di kawasan yang dinilai rawan.
"Ini perlu ada koordinasi dengan pemda untuk pengadaan tanahnya, juga akses jalan menuju sekolah itu. Ini juga perlu diperbaiki," ujarnya.
Tito mengatakan pihaknya akan mengoordinasikan kebutuhan akses menuju sekolah yang direlokasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memastikan kegiatan belajar mengajar di sekolah terdampak tetap berjalan.
"Pada prinsipnya di 4.922 ini alhamdulillah 100 persen sudah berjalan. Itu yang paling penting," kata Tito.
Ia menjelaskan sebagian siswa telah kembali belajar di sekolah asal, sedangkan sebagian lainnya masih menumpang di sekolah lain atau menggunakan fasilitas darurat.
Tito mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra membutuhkan waktu karena cakupan kerusakan yang luas serta masih adanya bencana susulan di sejumlah wilayah.
Tito mengatakan pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara bertahap melalui koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak.
