“Pada sejumlah segmen tersebut, jalur telah tersedia, namun belum dapat berfungsi secara optimal karena kondisi jalan masih sulit dilalui, terutama saat musim hujan,” kata Wempi.
Ia berharap penyelesaian pembangunan dapat memastikan jalur tersebut benar-benar dapat digunakan masyarakat dengan lebih baik dan berkelanjutan.
Menanggapi hal itu, Tito yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memastikan pembangunan jalan perbatasan di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan menjadi prioritas.
Salah satu prioritas ialah penyelesaian jalur menuju Krayan pada 2027. Percepatan pembangunan tersebut diharapkan membuka konektivitas darat menuju kawasan perbatasan sekaligus memperkuat akses masyarakat.
Tito juga mendorong pembentukan satuan tugas khusus pembangunan jalan perbatasan Kalimantan Utara yang melibatkan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaannya.
“Targetnya apa saja? Sesuai tidak? Mencapai target tidak? Sehingga kita yakinkan betul bahwa pembangunan jalan ini bukan setelah rapat bubar begitu saja. Tapi betul-betul di follow up (progresnya),” ujar Tito.
