NADIKABAR.COM — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong percepatan pembangunan konektivitas di kawasan perbatasan Kalimantan Utara melalui penyusunan konsep induk pembangunan jalan perbatasan 2027-2029.
Pembahasan konsep tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Tito bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Malinau di Kantor Bupati Malinau, Selasa.
“Saya ke Krayan untuk juga melihat situasi dan malam mungkin kita akan rapat lagi di Tanjung Selor. Besok saya ke Sebatik, setelah itu saya akan kembali (ke Jakarta), kita akan matangkan dulu konsepnya,” ujar Tito.
Ia menjelaskan konsep induk itu akan memuat tahapan pembangunan serta kebutuhan infrastruktur jalan perbatasan secara lebih terarah.
Berdasarkan hasil pembahasan, kebutuhan anggaran pembangunan jalan perbatasan Kalimantan Utara untuk periode 2027-2029 diperkirakan mencapai sekitar Rp32 triliun.
Setelah konsep induk tersebut rampung, pemerintah akan menyampaikannya kepada Presiden RI untuk menjadi bahan pengawalan pembangunan secara lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang mengapresiasi kehadiran Mendagri yang secara langsung membahas persoalan konektivitas di kawasan perbatasan.
Menurut Zainal, penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan perbatasan sangat penting karena sejumlah wilayah masih bergantung pada pasokan logistik melalui jalur udara dan sungai.
“Keterbatasan akses tersebut berdampak pada tingginya biaya distribusi dan harga komoditas yang diterima masyarakat,” kata Zainal.
Karena itu, ia berharap rapat koordinasi dan kunjungan langsung Mendagri ke kawasan perbatasan dapat mempercepat penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan serta konektivitas antarkawasan.
“Dengan terbukanya akses darat, biaya distribusi bisa ditekan sehingga harga komoditas yang diterima masyarakat juga lebih terjangkau,” ujarnya.
Selain memperlancar distribusi kebutuhan pokok, Zainal menilai pembangunan konektivitas penting untuk mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan.
Bupati Malinau Wempi W. Mawa menyampaikan kebutuhan percepatan pembangunan sejumlah ruas jalan di wilayahnya, khususnya di kawasan Apau Kayan.
Beberapa ruas yang menjadi perhatian antara lain Long Kemuat-Pujungan dan Long Nawang-Pujungan yang saat ini belum dapat berfungsi secara optimal.
“Pada sejumlah segmen tersebut, jalur telah tersedia, namun belum dapat berfungsi secara optimal karena kondisi jalan masih sulit dilalui, terutama saat musim hujan,” kata Wempi.
Ia berharap penyelesaian pembangunan dapat memastikan jalur tersebut benar-benar dapat digunakan masyarakat dengan lebih baik dan berkelanjutan.
Menanggapi hal itu, Tito yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memastikan pembangunan jalan perbatasan di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan menjadi prioritas.
Salah satu prioritas ialah penyelesaian jalur menuju Krayan pada 2027. Percepatan pembangunan tersebut diharapkan membuka konektivitas darat menuju kawasan perbatasan sekaligus memperkuat akses masyarakat.
Tito juga mendorong pembentukan satuan tugas khusus pembangunan jalan perbatasan Kalimantan Utara yang melibatkan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaannya.
“Targetnya apa saja? Sesuai tidak? Mencapai target tidak? Sehingga kita yakinkan betul bahwa pembangunan jalan ini bukan setelah rapat bubar begitu saja. Tapi betul-betul di follow up (progresnya),” ujar Tito.
