NADIKABAR.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan penghapusan denda administratif bagi penduduk yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Rancangan Undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Tito menilai penghapusan denda itu diperlukan.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Tito mulanya mengatakan sanksi harus disusun secara proporsional.

"Pemerintah memandang bahwa pengaturan sanksi harus disusun secara proporsional, konsisten, dan memiliki hubungan yang jelas dengan kewajiban maupun larangan yang diatur dalam RUU yang sudah disampaikan oleh DPR," kata Tito.

"Sanksi tidak dirumuskan secara berlebihan sehingga justru menghambat pemenuhan hak penduduk atau pelaksanaan pelayanan, meskipun tetap ada," sambungnya.