Pemerintah pun mengusulkan penghapusan denda administratif bagi penduduk yang pergi tanpa membawa KTP. Sebab, dia mengatakan saat ini kepemilikan IKD masih perlu didorong bertahap.
"Pemerintah mengusulkan penghapusan denda administratif terhadap penduduk yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik atau IKD, karena ini masih berproses. Kepemilikan IKD masih perlu didorong secara bertahap, yang saat ini sudah tadi 11%, baru 11%. Jadi kita harus, kami harus fair juga perlu dilakukan secara bertahap," paparnya.
Menurutnya, kewajiban membawa identitas digital dalam setiap keadaan berpotensi membebani masyarakat. "Sementara kewajiban yang membawa identitas digital dalam setiap keadaan berpotensi membebani penduduk dan tidak sejalan dengan prinsip layanan inklusif," katanya.