Dia mengatakan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan IKD lebih tepat dilakukan melalui sosialisasi dan kemudahan akses. Pemerintah juga perlu memperkuat layanan verifikasi identitas.

"Pemerintah juga mencermati rumusan sanksi administrasi bagi pegawai atau pejabat penyelenggara, serta bagi pengguna yang tidak melaksanakan kewajiban pemadanan dan pengintegrasian nomor identitas layanan publik dengan NIK, maupun kewajiban integrasi sistem informasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK," paparnya.

"Rumusan tersebut perlu diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN atau aparatur sipil negara dan mekanisme penjatuhan sanksi administrasi yang berlaku," imbuh dia.