NADIKABAR.COM — Program digitalisasi Perlindungan Sosial (perlinsos) telah menjadi salah satu program yang diujicobakan oleh pemerintah sejak awal 2026.
Tidak hanya dikerjakan oleh Kementerian Sosial sendirian, program ini juga melibatkan lintas kementerian dan lembaga lain untuk mendapatkan satu tujuan akhir yakni agar pemberian bantuan sosial kepada masyarakat menjadi tepat sasaran.
Selama masa uji coba hingga Kamis (5/11), tercatat di dalam data Kementerian Sosial telah ada sebanyak 18.213.466 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar dalam sistem perlinsos digital.
Berjalannya program ini dengan lancar menjadi momentum penting karena perlinsos digital merupakan inisiatif perdana pemerintah dalam menjalankan integrasi data lintas kementerian dan lembaga untuk memberikan pelayanan digital yang mudah dan cepat kepada masyarakat.
Dengan proses integrasi tersebut, masyarakat tidak lagi perlu berkutat berulang kali dengan proses administrasi yang kerap menjadi keluhan sebelum proses digitalisasi dijalankan karena memakan waktu dan biaya yang mungkin tak sedikit.
Presiden Prabowo Subianto bahkan dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI tahun 2026 pada Agustus 2026 menekankan bahwa selama program digitalisasi bansos diuji cobakan didapati verifikasi data penerima manfaat bisa terjadi dalam hitungan menit dari yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari.
Tidak hanya itu, biaya dari segi materiel maupun waktu, menurut Presiden berhasil ditekan dan tidak lagi membebani penerima manfaat bansos untuk mendapatkan bantuan yang memang haknya.
Lalu sebenarnya bagaimana cara kerja di balik layar agar integrasi di program perlinsos digital ini berjalan dengan mulus dan lancar?
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) ternyata mengambil peranan penting dalam proses penciptaan integrasi data sejumlah kementerian dan lembaga di dalam mendukung berlangsungnya digitalisasi perlinsos.
Melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital (Ditjen TPD), Kemkomdigi menciptakan sebuah "jalan tol" untuk memastikan integrasi antar lembaga dan kementerian bisa berjalan dengan lancar.
Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kemkomdigi Yessi Arnaz Ferari mengatakan jalan tol ini bernama Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
"Jadi ibaratnya ini adalah sebagai backbone pertukaran data untuk menghubungkan sistem aplikasi di masing-masing kementerian dan lembaga, data biar dialirkan dan biar seragam," kata Yessi kepada wartawan dalam sebuah acara diskusi membahas perlinsos digital.
