Seluruh kementerian dan lembaga yang terhubung dengan program Perlinsos digital dapat saling bertukar informasi secara otomatis tanpa harus menyerahkan kepemilikan data masing-masing.
Dari uji pilot project yang sudah dilakukan Pemerintah, digitalisasi perlinsos telah menghubungkan data dari Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, POLRI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pada prosesnya Kementerian Sosial memadankan data dari para lembaga dan kementerian tersebut untuk memastikan kepastian data mengenai masyarakat yang akan menerima bantuan sosial.
Beberapa hal yang dipastikan meliputi status kepemilikan tempat tinggal dan kepemilikan kendaraan sebagai indikator aset keluarga, status pekerjaan untuk memastikan yang bersangkutan adalah aparatur sipil negara (ASN) atau bukan, hingga konsumsi daya listrik sebagai indikator kondisi rumah tangga.
Secara keseluruhan data-data itu telah dipertukarkan dan berhasil menciptakan efisiensi dari pemberian bantuan sosial kepada penerima yang benar-benar membutuhkan.
Hingga akhir Oktober 2026, Kemkomdigi mencatat rata-rata jumlah pendaftar harian di bulan Oktober 2026 ke layanan Perlinsos Digital mencapai 382 ribu Kepala Keluarga (KK) per harinya.
Selain memudahkan pendaftaran, sistem digital perlinsos juga memungkinkan pengguna untuk melakukan penyanggahan dan koreksi data apabila ternyata data dirinya tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi yang dikedepankan dalam layanan perlinsos digital.
SPLP juga dimanfaatkan untuk mempermudah proses koreksi data tersebut sehingga data-data sanggahan dari masyarakat dapat segera disesuaikan dengan kondisi terkini dan membantu pemerintah mendapatkan data terbaru mengenai masyarakat.
Dengan ketersediaan SPLP semua pertukaran data dan integrasi data dapat dengan mudah dilakukan dan membuat proses digitalisasi berjalan dengan nyaman.
"Goals-nya ini (SPLP) akan menjadi platform data exchange nasional menghilangkan fragmentasi data, menjaga standarisasi keamanan, transparansi dan tata kelola, dan juga efisiensi birokrasi," kata Yessi.
Kemkomdigi terus menguji sistem tersebut secara rutin untuk memastikan kesiapan saat program ini dapat diakses lebih luas secara nasional.
Dalam hasil tes terbaru yang dilakukan di akhir Oktober 2026, tercatat dalam satu hari SPLP yang menjadi pusat pertukaran data bansos digital ternyata bisa diakses 600.000 Kepala Keluarga (KK) dalam satu hari.
