Pendekatan tersebut menempatkan produktivitas dan keberlanjutan dalam satu kerangka. Indonesia membutuhkan armada yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya ikan secara optimal, tetapi pemanfaatan tersebut harus tetap menjaga kemampuan sumber daya ikan untuk menopang kehidupan masyarakat pada masa mendatang.
Sistem ketertelusuran menjadi bagian penting dalam kerangka tersebut. Pemerintah perlu memastikan setiap hasil tangkapan memiliki asal-usul yang jelas dan setiap kegiatan penangkapan dapat dipantau. Sistem ini sekaligus memberikan kepastian kepada pelaku usaha mengenai aturan yang harus dipenuhi.
Kepastian yang sama harus dirasakan oleh nelayan kecil. Modernisasi perikanan tangkap tidak boleh menciptakan persaingan yang menghilangkan ruang usaha nelayan skala kecil. Pengelolaan wilayah dan sumber daya ikan harus memberikan ruang yang jelas bagi armada industri sekaligus menjamin nelayan kecil tetap dapat melaut dan memperoleh penghidupan.
Di sinilah peran Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) memiliki posisi penting. PSDKP harus memastikan seluruh kegiatan penangkapan berlangsung sesuai izin, wilayah operasi, kuota, dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan juga harus mencegah praktik penangkapan yang merugikan nelayan kecil maupun mengganggu keseimbangan pemanfaatan sumber daya ikan.
Kepastian aturan akan menciptakan hubungan yang sehat antara investasi, industri, dan masyarakat pesisir. Armada industri dapat beroperasi berdasarkan koridor yang jelas. Pelaku usaha nasional memperoleh ruang untuk mengembangkan usahanya. Nelayan kecil tetap memiliki kepastian untuk menjalankan kegiatan penangkapan ikan.
Kerangka tersebut sejalan dengan arah pembangunan perikanan nasional yang ingin dibangun pemerintah. Modernisasi tidak hanya berarti menghadirkan kapal dengan kemampuan lebih baik, tetapi juga membangun manusia, memperkuat industri, mengembangkan infrastruktur, dan meningkatkan nilai ekonomi hasil laut. Teknologi, pengalaman, investasi, dan akses pasar dari negara mitra harus bertemu dengan sumber daya manusia, pelaku usaha, infrastruktur, serta industri nasional.
Seluruh proses tersebut harus bermuara pada satu tujuan, yaitu menjadikan laut sebagai sumber kemakmuran bagi masyarakat Indonesia sekaligus memastikan kekayaan laut tetap produktif bagi generasi mendatang.
