Menhum: Deregulasi dan digitalisasi hukum terjadi di era Prabowo

Selain deregulasi, Kementerian Hukum juga menjalankan program perluasan akses keadilan bagi masyarakat.

Supratman menyebut langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menjadi acuan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Ia menambahkan, digitalisasi layanan publik menjadi salah satu fokus utama kementeriannya selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Supratman menyebut sebanyak 470 layanan publik di lingkungan Kementerian Hukum telah terdigitalisasi dan terintegrasi sehingga dapat diakses masyarakat secara daring.