Dia kembali menegaskan tidak akan ada aktivitas tambang di TNUK. Dalam hal ini, dirinya tidak akan mengeluarkan izin penggunaan hutan selain untuk kepentingan konservasi.

"Sekali lagi Taman Nasional kita tidak akan pernah ada tambang dan saya yang akan insyaallah berjanji untuk tidak menerbitkan izin apa pun selain izin konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon," tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga sudah menjamin tidak akan ada aktivitas pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, meskipun wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam ke Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Adapun penetapan WUP dilakukan melalui Keputusan Menteri Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten dan telah ditandatangani oleh Menteri EDSM Bahlil Lahadalia sejak 12 Februari 2026.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy mengatakan, TNUK merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO yang ditetapkan pada Tahun 1991, pemanfaatan ruang wilayahnya dilindungi mengikuti ketentuan pengaturan wilayah konservasi. Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten, Wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai wilayah konservasi yang tidak memperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan.

"Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," ujar Ari saat dihubungi, Selasa (17/11/2026) yang lalu.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia juga menegaskan, hingga saat ini tidak ada satupun izin tambang yang dikeluarkan di wilayah tersebut, baik di wilayah perairan TNUK maupun wilayah TNUK itu sendiri. Dalam penetapan WUP pun, TNUK dikecualikan sebagai wilayah pertambangan.