NADIKABAR.COM — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengusulkan badan pengelola gambut dan mangrove yang akan dibentuk pemerintah memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sendiri.
“Apalagi kalau idenya adalah kalau bisa di bawah Presiden dan tidak di bawah kementerian, DIPA-nya kalau bisa punya DIPA sendiri,” kata Raja Juli dalam acara Workshop Pembentukan BPGMN di Jakarta, Kamis.
Badan yang direncanakan bernama Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) itu masih dalam tahap perumusan mandat, struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), serta rancangan Peraturan Presiden sebagai dasar pembentukannya.
Raja Juli mengatakan struktur badan tersebut perlu dirancang solid, kuat, efektif, dan efisien sehingga tidak memiliki rantai birokrasi yang terlalu panjang.
“Strukturnya supaya solid, supaya kuat, efektif, efisien, bisa dieksekusi. Jangan terlalu birokratis yang panjang,” ujarnya.
Ia juga membuka kemungkinan struktur BPGMN dilengkapi sekretariat utama dan inspektorat utama untuk mendukung tata kelola badan.
