NADIKABAR.COM — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti urgensi pembentukan payung hukum yang kuat untuk merealisasikan penerbitan obligasi daerah. Hal itu diungkapkannya menyusul penurunan drastis alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026.
Misbakhun menjelaskan saat ini rata-rata 65,12% APBD daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Di sisi lain, ruang gerak daerah untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun mencari pembiayaan alternatif dinilai masih dibatasi berbagai aturan.
Oleh karena itu, Misbakhun mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah nantinya disusun sebagai aturan khusus atau lex specialis. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin komitmen jangka panjang terkait obligasi.
"RUU Obligasi Daerah ini harus menjadi lex specialis. Kenapa? Karena kita ada komitmen lintas periode. Padahal kalau kita membicarakan obligasi, obligasi itu kan bersifat jangka panjang dan pasti melewati periodisasi seorang kepala daerah," ujar Misbakhun dalam diskusi panel yang diselenggarakan di Komplek MPR-DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Misbakhun menekankan perlunya harmonisasi lintas regulasi agar kreativitas pembiayaan daerah bisa terbuka. Ia menambahkan, Komisi XI DPR RI telah memulai penyusunan naskah akademik RUU tersebut dan siap membahasnya bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
"Begitu kita ketemu perempatan yang seperti ini, maka nanti Undang-Undang HKPD harus memberikan ruang, Undang-Undang Keuangan Negara juga memberikan ruang, kemudian undang-undang yang berkaitan dengan investasi pasar modal juga memberikan ruang. Diharapkan kreativitas daerah itu terbentuk," jelas Misbakhun.
Terkait risiko gagal bayar (default) karena aset pemda tidak dapat disita maupun dipailitkan lewat mekanisme PKPU, Misbakhun menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut justru harus dijawab melalui RUU Obligasi Daerah.
"Kalau misalnya default, kita membangun rumah sakit. Apakah nanti rumah sakit itu dilelang? Kan tidak, karena itu fasilitas publik. Ini yang harus disiapkan mekanismenya," kata Misbakhun.
Sebagai solusi, ia mengusulkan skema penggabungan (bundling) aset antara fasilitas layanan publik (PSO) seperti rumah sakit atau pasar dengan aset komersial daerah. Selain itu, regulasi juga perlu membuka ruang agar BI dapat menyerap obligasi daerah di pasar sekunder demi menjaga likuiditas.