Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menilai seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, saat ini membutuhkan alternatif pembiayaan di luar APBN dan APBD.
"Kalau DKI Jakarta yang kita lihat APBD-nya paling bagus di negeri ini untuk ukuran daerah saja mau menerbitkan obligasi daerah, apalagi daerah lain," kata Melki, sapaan akrabnya.
Melki mencontohkan kondisi di NTT, di mana dari 23 pemerintah daerah, hanya tiga daerah yang APBD-nya relatif sehat, yakni Provinsi NTT dengan PAD mendekati 30%, Kota Kupang, dan Kabupaten Manggarai Barat, sedangkan sisanya memiliki PAD di bawah 10%. Rata-rata pemda di NTT bergantung hingga hampir 80% pada transfer pusat.
Padahal, lanjut Melki, daerah memiliki potensi besar yang sulit didanai APBD, seperti potensi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hampir 300 gigawatt dan pengembangan pelabuhan internasional di jalur ALKI III. Menurut Melki, Jika payung hukum serta hitungan bisnisnya matang, obligasi daerah bahkan diyakini dapat menarik pulang dana WNI yang selama ini tersimpan di luar negeri.
"Kalau instrumen APBN dan APBD belum cukup untuk menjawab itu semua, kita mesti mencari cara-cara lain. Menurut saya obligasi daerah ini membantu daerah untuk punya alternatif," ujar Melki.
"Cita-cita kita menarik pulang uang Indonesia di luar negeri itu mungkin bisa memakai mekanisme ini, karena hitung-hitungannya masuk kalau kita bisa siapkan ini semua dengan baik," imbuhnya.
Guna memastikan RUU Obligasi Daerah ramah bagi daerah berkapasitas fiskal terbatas maupun wilayah kepulauan, Melki menyampaikan empat usulan:
"Ekosistemnya yang perlu dibangun dan diperkuat, dari mulai ekosistem di pusat sampai ke ekosistem di daerah. Kalau ekosistem ini dibangun dengan baik dan semuanya saling topang, undang-undangnya jalan, di lapangan juga jalan," jelas Melki.
Dukungan Bank Indonesia Terkait Obligasi Daerah