Dari sisi otoritas moneter, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyebut wacana penerbitan obligasi daerah sebenarnya sudah dibahas sejak 1992, namun selama ini berjalan di tempat. Ia menilai momentum saat ini menjadi waktu yang tepat seiring adanya dukungan legislasi.

Destry menjelaskan melalui perluasan kewenangan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), BI kini diperbolehkan menerima surat berharga berkualitas selain SBN dan SRBI sebagai agunan transaksi repo perbankan.

"Kalaupun nanti ada daerah menerbitkan obligasi daerah, pembelinya bisa bank. Kemudian kalau bank butuh likuiditas, obligasi daerah itu bisa direpokan ke BI, tapi tentu tergantung kualitasnya dulu," ujar Destry.

"Tidak menutup kemungkinan suatu ketika nanti apabila pasarnya sudah likuid, harganya dan pricing-nya juga sudah stabil, maka dia akan menjadi salah satu instrumen operasi moneter Bank Indonesia," sambungnya.

Meski demikian, Destry mengingatkan pentingnya disiplin fiskal agar obligasi daerah tidak menjadi beban baru bagi APBD. Ia menyarankan pemerintah daerah menerbitkan project bonds, obligasi berbasis proyek yang memiliki arus kas (cash flow) komersial ketimbang general bonds yang berisiko memicu kebangkrutan seperti kasus Kota Detroit di Amerika Serikat pada 2013.

Destry juga menekankan agar payung hukum yang disiapkan mampu mengikat kesinambungan komitmen pemda, mematuhi batas utang daerah maksimal 75% dari pendapatan daerah serta debt service coverage ratio (DSCR) minimal 2,5, serta melibatkan lembaga pemeringkat dan penyedia credit enhancement.

"Ini kalau saya menyarankannya project bonds, sehingga jelas suatu proyek yang mempunyai cash flow dan ada commercial basis-nya. Bukan gratisan, karena dari cash flow ini yang nanti akan dipakai untuk membayar obligasi daerah," terang Destry.

"Oleh karena itu butuh komitmen dari pemerintahnya. Jangan sampai nanti ganti pemda, kebijakannya berubah. Ini harus diikat oleh satu ketentuan undang-undang atau aturan legislasinya harus kuat di situ," tegasnya.

Diskusi panel yang dimoderatori Anggota Komisi XI DPR RI Putri Komarudin tersebut menghadirkan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Gubernur BI Destry Damayanti, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, serta Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Ignatius Girendroheru.