NADIKABAR.COM — Terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, aktivis, hingga kalangan masyarakat sipil menjadi peristiwa serius yang perlu mendapatkan perhatian lebih luas. Skandal ini tidak hanya dipandang sebagai kasus pelanggaran hukum atau penyalahgunaan perangkat teknologi pengawasan. Ada dimensi lain yang lebih mendasar, yakni menyangkut kedaulatan komunikasi negara, integritas kelembagaan, dan kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan Indonesia.
Dalam pemaparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR pada 12 November 2026, dugaan penyadapan tersebut disebut memiliki sasaran yang luas, termasuk lingkungan kepresidenan, kementerian dan lembaga, anggota legislatif, kepala daerah, hingga institusi penegak hukum. Informasi ini menunjukkan bahwa persoalan yang sedang dihadapi bukan sekadar menyangkut perlindungan komunikasi seorang kepala negara, melainkan juga keamanan ekosistem komunikasi nasional. Tentu, seluruh dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Bagi Indonesia yang sedang berupaya mempercepat transformasi ekonomi, menarik investasi berkualitas, serta membangun industri hilirisasi, keamanan komunikasi merupakan bagian penting dari infrastruktur kepercayaan. Investor tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan sumber daya alam, insentif fiskal, infrastruktur fisik, dan besarnya pasar domestik. Mereka juga memperhitungkan stabilitas politik, kepastian hukum, perlindungan informasi strategis, dan kemampuan negara menjaga kerahasiaan komunikasi.
Kedaulatan negara pada era digital tidak lagi hanya diukur melalui kemampuan menjaga batas wilayah, mengendalikan sumber daya alam, dan mempertahankan stabilitas keamanan. Kedaulatan pada era digital juga ditentukan oleh kemampuan negara melindungi sistem komunikasi, informasi strategis, serta data yang menjadi bagian dari kepentingan nasional.
Bob S. Effendi, seorang praktisi keamanan siber dan Direktur PT Xpert Synergy Solution, menyebut bahwa kedaulatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjaga wilayah darat, laut, dan udaranya, tetapi juga oleh kemampuannya melindungi komunikasi para pemimpinnya. Jika komunikasi strategis presiden dan pejabat negara dapat disadap, yang terancam bukan hanya privasi individu, melainkan juga keamanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan perangkat khusus, sistem operasi yang diperkeras, dan platform komunikasi terenkripsi yang berada dalam kendali nasional.
Dalam konteks investasi, informasi merupakan aset strategis. Kebocoran komunikasi yang berkaitan dengan negosiasi bisnis, rencana proyek, kebijakan pemerintah, atau strategi pengelolaan sumber daya dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan melemahkan posisi tawar Indonesia. Oleh karena itu, keamanan komunikasi harus dipahami sebagai bagian dari perlindungan kepentingan ekonomi nasional.
Kita perlu membedakan secara tegas antara penyadapan yang dilakukan secara sah untuk kepentingan penegakan hukum dan penyadapan ilegal yang dilakukan tanpa dasar kewenangan. Negara membutuhkan instrumen intelijen dan penegakan hukum untuk menjaga keamanan nasional. Hanya saja, kewenangan tersebut tidak boleh berjalan tanpa batas. Penggunaannya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, mekanisme persetujuan, pembatasan akses, dan pengawasan yang efektif.
Prinsip inilah yang menjadi fondasi kedaulatan komunikasi: negara memiliki kewenangan untuk melindungi kepentingannya, tetapi tidak boleh membiarkan kewenangan pengawasan disalahgunakan oleh siapa pun.
Good Governance dan Kredibilitas Institusi Negara
Kasus ini sekaligus menjadi ujian terhadap penerapan prinsip good governance. Dalam tata kelola pemerintahan modern, kewenangan harus dijalankan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, profesionalitas, serta mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan.
Organisasi yang memiliki kewenangan mengakses komunikasi masyarakat maupun pejabat negara harus tunduk pada prosedur yang ketat. Tidak boleh ada keputusan berdasarkan instruksi informal yang mengabaikan mekanisme hukum. Tidak boleh pula ada penggunaan teknologi pengawasan untuk kepentingan di luar mandat kelembagaan.