Ketiga, memperkuat regulasi mengenai penyadapan dan pengawasan komunikasi. Indonesia membutuhkan kerangka hukum yang lebih terpadu, tegas, dan konsisten. Penggunaan teknologi penyadapan harus memiliki batas kewenangan, persyaratan yang jelas, mekanisme persetujuan yudisial yang sesuai dengan hukum, serta saluran pengaduan dan pemulihan bagi pihak yang dirugikan.

Keempat, memperkuat koordinasi antarlembaga, khususnya BSSN, Kementerian Komunikasi dan Digital, aparat penegak hukum, serta lembaga yang bertanggung jawab terhadap keamanan informasi negara. Perlu dibangun standar keamanan komunikasi untuk pejabat tinggi negara dan sektor strategis, termasuk energi, keuangan, telekomunikasi, transportasi, dan infrastruktur publik.

Kelima, pemerintah perlu membangun komunikasi yang terukur kepada dunia usaha dan investor internasional. Pesan yang disampaikan harus jelas: Indonesia serius menegakkan hukum, memperbaiki tata kelola, dan memperkuat perlindungan informasi. Komunikasi tersebut harus didukung langkah konkret, bukan sekadar pernyataan normatif.

Keenam, mempercepat pengembangan kapasitas teknologi keamanan digital nasional. Penguatan enkripsi, pusat data yang aman, sistem identifikasi akses, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang keamanan siber harus menjadi prioritas. Kemandirian teknologi bukan berarti menutup diri dari kerja sama global, melainkan memastikan bahwa kepentingan strategis Indonesia tetap berada dalam kendali dan perlindungan hukum nasional.

Skandal dugaan penyadapan ini harus menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola negara. Infrastruktur fisik dapat dibangun, kawasan industri dapat diperluas, dan investasi bernilai besar dapat direalisasikan. Namun, seluruh capaian itu membutuhkan fondasi kepercayaan.

Kita perlu memastikan bahwa negara hadir sebagai pelindung kepentingan publik, bukan sebagai institusi yang kewenangannya dapat digunakan secara sewenang-wenang. Perlindungan terhadap komunikasi presiden dan pejabat negara juga harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat, dunia usaha, dan seluruh warga negara.

Bagi Indonesia, menjaga kepercayaan investor berarti menjaga kredibilitas institusi, kepastian hukum, dan keamanan informasi. Ketiganya merupakan bagian dari daya saing ekonomi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan insentif investasi dan ketersediaan sumber daya alam.

Oleh karena itu, respons pemerintah terhadap kasus ini harus melampaui penyelesaian perkara pidana. Momentum ini perlu diarahkan menjadi reformasi sistemik dalam tata kelola pengawasan, keamanan komunikasi, dan perlindungan informasi strategis nasional.

Indonesia tidak boleh kehilangan momentum pembangunan hanya karena lemahnya pengendalian institusi. Sebaliknya, dengan penegakan hukum yang tegas dan reformasi kelembagaan yang kredibel, peristiwa ini dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat reputasi Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang memiliki kepastian hukum, institusi yang akuntabel, dan komitmen kuat terhadap keamanan ekonomi nasional.

Dalam persaingan investasi global, kepercayaan tidak dibangun hanya melalui janji kemudahan berusaha. Kepercayaan dibangun melalui bukti bahwa negara mampu melindungi aset, data, komunikasi, dan kepentingan semua pihak secara adil dan bertanggung jawab.

Didi Apriadi. Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak tahun 2024. Sebelumnya, pada tahun 2021, beliau menjabat sebagai Anggota Tim Ahli di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.