Ombudsman Republik Indonesia beberapa waktu lalu menekankan bahwa persoalan dugaan penyadapan ilegal bukan hanya menyangkut penindakan terhadap pelaku, melainkan juga pembenahan tata kelola yang memungkinkan pelanggaran terjadi. Pandangan tersebut penting. Sebab, keberhasilan negara bukan hanya diukur dari kemampuan mengungkap siapa yang bertanggung jawab, melainkan juga dari kemampuannya memastikan penyalahgunaan kewenangan serupa tidak terulang.
Dalam konteks ini, pendekatan reformasi kelembagaan harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum. Sistem pengawasan internal, audit teknologi, pembatasan hak akses, dan pengawasan eksternal harus diperkuat. Setiap penggunaan perangkat penyadapan perlu meninggalkan jejak digital yang tidak dapat dihapus secara sepihak. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya bergantung pada integritas personal, tetapi juga dijamin oleh sistem.
Dari perspektif investasi, peristiwa ini perlu dibaca secara hati-hati. Kita tidak boleh serta-merta menyimpulkan bahwa kasus penyadapan akan menyebabkan investor meninggalkan Indonesia. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan kemungkinan munculnya persepsi risiko baru apabila persoalan ini tidak ditangani secara kredibel.
Investor global sangat memerhatikan kualitas institusi dan konsistensi penegakan hukum. Mereka membutuhkan kepastian bahwa informasi perusahaan, komunikasi dengan pemerintah, data proyek, serta rahasia komersial terlindungi. Dalam investasi sektor energi, pertambangan, industri pengolahan, telekomunikasi, dan infrastruktur, perlindungan informasi bahkan menjadi bagian dari mitigasi risiko operasional dan keberlanjutan bisnis.
OECD, dalam OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2020, menempatkan perlindungan investasi, kepastian hukum, keamanan siber, perlindungan data, dan kualitas institusi sebagai elemen penting dalam iklim investasi. OECD juga mengingatkan bahwa insiden keamanan digital dapat berdampak pada gangguan operasional, kerugian finansial, biaya litigasi, kerusakan reputasi, hingga hilangnya kepercayaan pelanggan dan mitra usaha.
Pandangan tersebut relevan dengan tantangan Indonesia saat ini. Pemerintah sedang mendorong investasi bernilai tambah melalui hilirisasi, pengembangan kawasan industri, pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik, energi baru terbarukan, serta penguatan infrastruktur kelistrikan. Seluruh agenda itu membutuhkan kerja sama jangka panjang dengan investor domestik maupun internasional.
Dalam pandangan Bob S. Effendi, seorang praktisi keamanan siber dan Direktur PT Xpert Synergy Solution, saat ini Indonesia membutuhkan secure government phone. Indonesia perlu mengevaluasi penggunaan perangkat komunikasi khusus untuk presiden, menteri, pimpinan lembaga negara, pejabat pertahanan, serta personel dengan akses terhadap informasi strategis. Salah satu pilihan teknis yang patut dievaluasi adalah Google Pixel yang menjalankan GrapheneOS.
GrapheneOS merupakan sistem operasi berbasis Android Open Source Project dengan penguatan keamanan dan privasi, termasuk isolasi aplikasi, perlindungan memori, pengendalian izin, dan mitigasi eksploitasi. Sistem ini bukan jaminan kebal terhadap serangan. Namun, perangkat yang diperkeras, dikelola terpusat, diperbarui berkala, dan dibatasi penggunaannya dapat meningkatkan kesulitan dan biaya serangan.
Indonesia sesungguhnya memiliki kesempatan untuk menjadikan kasus ini sebagai momentum pembenahan. Ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah.
Pertama, memastikan penegakan hukum berjalan secara independen, transparan, dan tuntas. Pemerintah harus mendukung pengungkapan fakta secara menyeluruh, termasuk siapa yang memberikan perintah, bagaimana sistem digunakan, siapa yang memperoleh akses terhadap informasi, dan apakah terdapat pihak lain yang memanfaatkan hasil penyadapan. Proses hukum harus berlandaskan bukti, bukan spekulasi politik.
Kedua, melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh perangkat dan sistem penyadapan yang dimiliki institusi negara. Audit harus mencakup legalitas pengadaan, mekanisme pengoperasian, daftar pihak yang memiliki akses, pencatatan aktivitas, serta keamanan penyimpanan dan penghapusan data. Sistem dengan kemampuan pengawasan tinggi harus memiliki mekanisme pengendalian berlapis dan tidak boleh dikuasai secara personal.