NADIKABAR.COM — Perubahan ekonomi dunia menghadirkan tantangan baru bagi pembangunan industri Indonesia. Di tengah ketegangan geopolitik, penataan ulang rantai pasok global, serta percepatan digitalisasi, Indonesia dituntut memperkuat kapasitas industri agar mampu menghadapi gejolak sekaligus memanfaatkan peluang dalam rantai nilai global.
Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kekuatan industri nasional yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Upaya ini membutuhkan hubungan yang lebih erat antara penyedia bahan baku, industri pengolahan, pemasok komponen, dan produsen barang jadi.
Penguasaan teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan pemasok domestik menjadi penting agar pengolahan sumber daya alam dapat memperluas kemampuan produksi dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar di dalam negeri.
"Ini bukan sekadar kelanjutan kebijakan masa lalu, melainkan pembaharuan yang disesuaikan dengan realitas global dan kebutuhan domestik," ujar Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).
Pada Akhir 2025, AGK sebagai Menteri Perindustrian saat itu meluncurkan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) sebagai kerangka kebijakan nasional yang mengorkestrasi berbagai sektor ekonomi dalam satu arah pembangunan. SBIN dirancang dengan pendekatan yang integratif dan komprehensif.
Pendekatan komprehensif dan integratif versi AGK yang dimaksud meliputi pendekatan vertikal maupun horizontal, baik keterhubungan ke belakang (backward linkage) maupun keterhubungan ke depan (forward linkage) dari masing-masing produk industri.
Pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektoral di setiap unit satuan kerja diubah menjadi pendekatan yang lebih menyeluruh berdasarkan pengembangan prioritas rantai pasok setiap produk industri.
Pendekatan tersebut juga memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang sangat mempengaruhi keberlanjutan industri, serta telah melalui proses dengar pendapat (public hearing) dengan seluruh pemangku kepentingan seperti asosiasi, akademisi, dan pakar ekonomi.
Dalam kerangka kebijakan, SBIN juga menjadi instrumen teknokratis komprehensif dan integratif pertama yang disusun oleh kementerian/ lembaga dalam menerjemahkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan industri.
SBIN mengandung delapan elemen yakni ketahanan ekonomi, kemandirian, penciptaan lapangan kerja, pembangunan SDM dan teknologi, hilirisasi, pemerataan ekonomi melalui industri rakyat dan IKM, reformasi regulasi, serta pengembangan industri hijau dan biru.
Esensi SBIN mencakup sekurangnya lima pokok gagasan atau prinsip yang saling berkaitan dari delapan elemen SBIN yaitu integrasi semua sektor, penguatan backward & forward linkage, industrialisasi melalui penguatan hilirisasi sumber daya alam, pemerataan dan inklusivitas ekonomi, serta keselarasan ekologis dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Fragmentasi kebijakan dan ego sektoral sekarang ini masih menjadi salah satu persoalan mendasar pada pembangunan ekonomi Indonesia. Setiap kementerian/ lembaga, bahkan berbagai sektor di bawah satu atap kementerian pun, memiliki cara pandang dan target masing-masing dan kerap tidak terintegrasi satu sama lain.
SBIN merupakan usaha strategis untuk mengatasi persoalan itu dengan mengorkestrasi agenda pembangunan industri nasional dalam satu kerangka nasional di mana setiap kementerian, lembaga, atau sektor memiliki peran sesuai domain tugas masing-masing.
Sebagai contoh, program peningkatan produksi pertanian harus diintegrasikan dengan industri agro, industri kimia dan pupuk, industri alat dan mesin pertanian, industri transportasi, industri mesin dan elektronika, industri pengemasan, jasa logistik, dan sebagainya.
Prinsip integrasi dalam SBIN juga mencakup penyelarasan pembangunan industri dengan kebijakan pendidikan, penelitian, energi, infrastruktur, pembiayaan, dan pembangunan wilayah.
Kebutuhan industri terhadap tenaga terampil, misalnya, harus terhubung dengan pengembangan pendidikan vokasi, sementara investasi teknologi membutuhkan dukungan riset dan pembiayaan jangka panjang. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha.
Integrasi semua sektor dalam SBIN dilakukan sekurangnya melalui lima aksi, yaitu:
Menetapkan peta rantai pasok lintas sektor dengan menggunakan pohon industri sebagai basis untuk mengidentifikasi kekurangan kapasitas dan hambatan rantai pasok.
Membangun koridor industri terintegrasi dengan menempatkan fasiitas hulu, antara, dan hilir dalam hubungan geografis yang efisien, dengan pusat logistik, energi, sumber daya air, dan fasilitas riset bersama.
Membentuk badan pengelola klaster industri untuk mengkoordinasikan infrastruktur, pengembangan SDM, dan perizinan lintas sektor baik vertikal maupun horizontal.
Menghubungkan perusahaan industri, termasuk IKM, melalui platform rantai pasok digital.
Mengintegrasikan perencanaan wilayah yang mengintegrasikan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), kawasan industri, sentra IKM, dan Desa Industri.
Penguatan Backward & Forward Linkages
Backward linkages adalah hubungan industri dengan pemasok inputnya, sementara keterkaitan ke depan forward linkages merupakan hubungan hasil produksinya dengan industri pengguna (industri lanjutan), sektor ekonomi lain, dan pasar.
Melalui pemetaan kedua keterkaitan tersebut, SBIN mengidentifikasi kebutuhan dan peluang pengembangan sepanjang rantai produksi, termasuk mata rantai yang masih lemah atau bergantung pada pasokan luar negeri.
Penguatan backward & forward linkages dilakukan sedikitnya melalui tujuh aksi, yaitu:
Memperkuat ekosistem suplai domestik di hulu dengan meningkatkan produksi, perbaikan mutu bahan baku, penyiapan bahan kimia dan teknologi pendukung, termasuk fasilitas penyimpanan dan logistik rantai dingin.
