NADIKABAR.COM — Ada masa ketika sebuah bangsa tidak hanya diuji oleh angka-angka pertumbuhan, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga harapan. Sebab, keberhasilan ekonomi tidak selalu tercermin dari gedung-gedung yang menjulang, investasi yang terus bertambah, atau angka pertumbuhan yang diumumkan setiap kuartal. Di balik semua itu, ada kehidupan masyarakat yang berjalan dengan segala kegelisahannya.
Di meja makan, keluarga masih menghitung pengeluaran. Di ruang-ruang kerja, sebagian orang masih mencari kepastian pekerjaan. Di pasar tradisional, pedagang kecil berjuang mempertahankan usahanya. Sementara di sejumlah wilayah, udara yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru menghadirkan kecemasan.
Saya mencermati pemberitaan berbagai media nasional dan internasional dalam beberapa hari terakhir. Berita mengenai tekanan ekonomi, pelemahan rupiah, gejolak pasar modal, persoalan tata kelola, kebakaran hutan, hingga dinamika politik nasional hadir silih berganti. Masing-masing media menyampaikan sudut pandang berbeda, tetapi ada satu benang merah yang patut direnungkan: Indonesia sedang menghadapi ujian kepercayaan.
The New York Times, melalui laporan 10 November 2026 berjudul "As Fresh Air Becomes a Luxury, Many Indonesians Turn on Their Leader", mengangkat persoalan kebakaran hutan, kualitas udara, dan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap kondisi kehidupan. Pemberitaan tersebut mengingatkan bahwa persoalan ekonomi tidak hanya hadir dalam statistik. Ia juga terasa melalui udara yang dihirup, biaya hidup yang harus ditanggung, aktivitas yang terganggu, dan harapan masyarakat yang terus diuji.
Di tengah situasi tersebut, perhatian publik tertuju pada pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026. Peristiwa ini membuka babak baru dalam dinamika politik nasional sekaligus menguji kemampuan institusi negara menjaga kesinambungan pemerintahan.
Ketika seluruh peristiwa itu dibaca secara utuh, persoalannya bukan sekadar ekonomi atau politik yang berjalan sendiri-sendiri. Ada fondasi yang menghubungkan keduanya: kepercayaan. Tanpa kepercayaan, investasi kehilangan kepastian, kebijakan kehilangan legitimasi, dan pertumbuhan berisiko kehilangan makna bagi masyarakat.
Pengunduran diri seorang wakil presiden merupakan peristiwa penting dalam sistem ketatanegaraan. Namun, perubahan kepemimpinan tidak semestinya membuat negara kehilangan arah. Justru pada saat seperti inilah kedewasaan konstitusi dan kekuatan institusi harus terlihat.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari. Mekanisme tersebut menjadi landasan konstitusional bagi proses pengisian jabatan.
Bagi perekonomian, persoalan terpenting bukan semata-mata siapa yang akan mengisi posisi tersebut, melainkan bagaimana memastikan kesinambungan pemerintahan dan kebijakan publik. Dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi. Investor membutuhkan konsistensi kebijakan. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa pelayanan publik dan agenda pembangunan tetap berjalan.
Tentu, pengunduran diri tersebut tidak dapat serta-merta dianggap sebagai penyebab gejolak ekonomi. Pasar dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi global, nilai tukar, arus modal, kebijakan moneter, hingga kualitas tata kelola. Namun, dinamika politik dapat memengaruhi persepsi risiko, terutama ketika menimbulkan pertanyaan tentang kesinambungan kebijakan.
Karena itu, politik dan ekonomi perlu dipertemukan dalam satu prinsip: perubahan kepemimpinan harus berjalan, tetapi kepastian negara harus tetap terjaga.
Indonesia tidak kekurangan potensi ekonomi. Pasar domestik yang besar, sumber daya alam, bonus demografi, dan perkembangan ekonomi digital merupakan modal penting. Namun, potensi tersebut harus diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat.
Data menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 tumbuh 5,47 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,29 persen. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen, sementara investasi tumbuh 6,06 persen. Angka-angka ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional masih bergerak dan permintaan domestik tetap menjadi penopang penting.
Namun, angka pertumbuhan tidak boleh menjadi akhir dari pembicaraan. Justru di situlah pertanyaan yang lebih penting harus diajukan: apakah pertumbuhan tersebut sudah cukup memperbaiki kehidupan masyarakat?
Apakah pekerjaan yang layak semakin mudah diperoleh? Apakah daya beli keluarga semakin kuat? Apakah UMKM semakin mudah mendapatkan pembiayaan dan akses pasar? Apakah generasi muda memiliki kesempatan lebih luas untuk membangun masa depan?
Pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan makroekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan pengalaman ekonomi rumah tangga. Pertumbuhan dapat terlihat positif, sementara sebagian masyarakat masih menghadapi tekanan biaya hidup, ketidakpastian pendapatan, dan keterbatasan kesempatan usaha.
Kita perlu bergerak dari orientasi pertumbuhan menuju pertumbuhan berkualitas. Artinya, keberhasilan pembangunan harus diukur melalui penciptaan pekerjaan, peningkatan produktivitas, penguatan industri domestik, pemerataan kesempatan ekonomi, dan penurunan kesenjangan.