Pertumbuhan yang tidak menghadirkan kesempatan hanya akan menjadi angka. Sebaliknya, pertumbuhan yang membuka jalan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik akan menjadi kemajuan yang sesungguhnya.
Persoalan kepercayaan juga terlihat dalam perkembangan pasar modal Indonesia. Pada 15 Oktober 2026, MSCI mengumumkan konsultasi atas proposal perubahan klasifikasi indeks Indonesia dari kategori Emerging Market menjadi Standalone Market. Keputusan final dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027, sedangkan periode penyampaian masukan dari pelaku pasar berlangsung hingga 30 April 2027.
Isu yang menjadi perhatian antara lain transparansi struktur kepemilikan saham, keterbukaan informasi, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan kualitas keterinvestasian pasar. Perlu ditegaskan bahwa pengumuman tersebut merupakan konsultasi atas proposal reklasifikasi, bukan keputusan final untuk mengubah klasifikasi Indonesia.
Namun, sinyal tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata. Pasar modal membutuhkan integritas. Investor harus memperoleh informasi yang memadai, memahami risiko, dan memiliki keyakinan bahwa seluruh pelaku pasar berada dalam sistem pengawasan yang adil.
Apabila transparansi dipertanyakan, persepsi risiko dapat meningkat. Jika integritas pasar diragukan, daya tarik investasi jangka panjang berpotensi terganggu. Dampaknya tidak berhenti pada indeks saham, tetapi dapat menjalar pada pembiayaan perusahaan dan kepercayaan terhadap perekonomian nasional.
Karena itu, pembenahan pasar modal harus diarahkan pada transparansi kepemilikan, keterbukaan informasi, pengawasan independen, penegakan hukum, dan perlindungan investor. Kepercayaan tidak dapat dibangun melalui optimisme semata. Ia membutuhkan bukti dan konsistensi.
Kepercayaan juga menjadi ukuran penting dalam pengelolaan kekayaan negara melalui Danantara. Kehadiran lembaga ini membawa harapan terhadap optimalisasi aset dan penguatan investasi nasional. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari besarnya aset yang dikelola atau banyaknya proyek yang diumumkan.
Ukuran yang lebih mendasar adalah kualitas keputusan investasi, pengelolaan risiko, transparansi, akuntabilitas, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan.
Investasi strategis harus menciptakan nilai tambah bagi industri nasional, memperkuat rantai pasok domestik, meningkatkan kapasitas teknologi, dan membuka kesempatan bagi UMKM. Dengan demikian, pengelolaan aset negara tidak berhenti pada keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Prinsip serupa berlaku bagi APBN. Persoalannya bukan hanya seberapa besar anggaran dibelanjakan, melainkan seberapa efektif belanja negara menghasilkan manfaat. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, energi, riset, dan pemberdayaan ekonomi perlu memperoleh perhatian berdasarkan prioritas dan dampak jangka panjang.
Disiplin fiskal harus berjalan bersama kualitas belanja. Setiap rupiah uang publik harus memiliki tujuan, sasaran, dan hasil yang dapat dievaluasi. Sebab, anggaran yang besar tanpa efektivitas hanya akan menambah beban, sedangkan anggaran yang tepat sasaran dapat memperkuat produktivitas dan kesejahteraan.
Pada akhirnya, Danantara dan APBN memiliki satu tanggung jawab yang sama: memastikan kekayaan dan sumber daya negara dikelola untuk kepentingan masyarakat.
Dari berbagai persoalan tersebut, saya menawarkan sebuah kerangka untuk membaca tantangan ekonomi Indonesia, yaitu Tiga Lapis Kepercayaan Ekonomi. Kerangka ini menempatkan kepercayaan sebagai fondasi yang menghubungkan institusi, pasar, dan kehidupan masyarakat.
Pertama, kepercayaan institusi (institutional trust). Kepercayaan ini tumbuh melalui kepastian hukum, kredibilitas pemerintah, profesionalisme birokrasi, kesinambungan kebijakan, dan akuntabilitas pengelolaan negara. Institusi yang kuat tidak boleh bergantung pada figur tertentu. Ia harus tetap bekerja meskipun kepemimpinan mengalami perubahan.
Kedua, kepercayaan pasar (market trust). Kepercayaan ini berkaitan dengan transparansi, kepastian regulasi, perlindungan investor, stabilitas, dan integritas sistem keuangan. Pasar membutuhkan keyakinan bahwa aturan berlaku adil dan investasi memiliki kepastian.
Ketiga, kepercayaan sosial (social trust). Inilah lapisan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Kepercayaan sosial tumbuh ketika rakyat memperoleh pekerjaan yang layak, UMKM memiliki kesempatan berkembang, kebutuhan pokok terjangkau, lingkungan hidup terlindungi, dan pembangunan berlangsung lebih adil.