Ketiganya saling memengaruhi. Institusi yang kredibel membangun kepastian bagi pasar. Pasar yang sehat membuka peluang investasi dan penciptaan pekerjaan. Sementara manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat memperkuat legitimasi institusi dan kepercayaan sosial.

Hubungan tersebut juga bekerja sebaliknya. Ketimpangan, ketidakpastian hukum, dan buruknya tata kelola dapat melemahkan kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi daya tarik investasi.

Dengan demikian, kepercayaan ekonomi bukan sekadar perasaan optimistis. Ia merupakan hasil dari institusi yang dapat dipercaya, pasar yang berintegritas, dan pembangunan yang menghadirkan manfaat nyata.

Kepercayaan sosial tidak mungkin dibangun tanpa memperhatikan lingkungan dan ekonomi rakyat. Pemberitaan mengenai kebakaran hutan serta buruknya kualitas udara menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan memiliki konsekuensi ekonomi. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan produktivitas masyarakat dapat terganggu.

Karena itu, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian dari strategi ekonomi. Penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan, pengawasan korporasi, restorasi ekosistem, dan perlindungan masyarakat terdampak harus berjalan secara konsisten.

Pada saat yang sama, ekonomi rakyat perlu diperkuat. UMKM, koperasi, usaha keluarga, dan ekonomi komunitas membutuhkan akses pembiayaan, pendampingan, teknologi digital, kepastian pasar, serta kesempatan masuk ke rantai pasok industri.

Dalam konteks ini, ekosistem keuangan syariah memiliki peluang strategis. Perbankan syariah, BPRS, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro, zakat produktif, dan wakaf produktif dapat menjadi instrumen untuk memperluas pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Keuangan syariah perlu bergerak melampaui pertumbuhan aset dan produk. Orientasinya harus mencakup penciptaan nilai, pemerataan akses, penguatan UMKM, dan kemaslahatan sosial. Integrasi dengan industri halal dan ekonomi daerah dapat memperkuat fondasi ekonomi dari bawah.

Sebab, ketahanan ekonomi nasional tidak hanya dibangun melalui investasi besar, tetapi juga melalui jutaan usaha kecil yang menjaga kehidupan keluarga dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

Indonesia tidak kekurangan potensi. Namun, potensi tidak otomatis menjadi kesejahteraan. Sumber daya alam membutuhkan tata kelola. Investasi membutuhkan kepastian. Kebijakan membutuhkan konsistensi. Dan seluruh proses pembangunan membutuhkan kepercayaan.

Karena itu, pemerintah harus memastikan perubahan politik tidak mengganggu kesinambungan pembangunan. Pasar modal perlu dibenahi melalui transparansi dan integritas. Danantara harus dikelola dengan akuntabilitas yang kuat. APBN harus menghasilkan manfaat yang terukur. Sementara ekonomi rakyat dan lingkungan hidup harus ditempatkan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan.

Tantangan Indonesia bukan semata-mata menjaga pertumbuhan di tengah badai politik. Tantangan sesungguhnya adalah membangun keyakinan bahwa negara memiliki arah, institusi bekerja, pasar berjalan secara adil, dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Politik boleh berubah. Kepemimpinan boleh berganti. Perdebatan boleh datang silih berganti. Namun, harapan masyarakat tidak boleh dibiarkan berjalan sendirian di tengah ketidakpastian.

Di tengah badai politik dan tekanan ekonomi, Indonesia tidak hanya membutuhkan nahkoda yang mampu menjaga kapal tetap berlayar. Indonesia membutuhkan kompas yang memastikan kapal itu bergerak menuju tujuan yang benar.

Sebab, pada akhirnya, ukuran perjalanan sebuah bangsa bukanlah seberapa jauh ia mampu berlayar, melainkan ke mana ia membawa seluruh rakyatnya: menuju keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan yang dapat dirasakan bersama.

Edi Setiawan. Dosen dan Peneliti FEB Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA