NADIKABAR.COM — Dunia dikejutkan oleh gelombang unjuk rasa besar yang melanda Paris dan sejumlah kota besar di Eropa dalam beberapa minggu terakhir dan masih terjadi sampai sekarang. Ratusan ribu warga turun ke jalan untuk memprotes lonjakan biaya hidup, penurunan mutu layanan publik, serta melebarnya jurang ketimpangan sosial. Di Prancis, aksi yang semula dipicu oleh protes pelajar mengenai kondisi sekolah dan kekurangan guru dengan cepat menjalar menjadi mobilisasi nasional yang melibatkan buruh serta masyarakat sipil. Ketika tekanan ekonomi bertemu dengan rasa ketidakadilan sosial, demonstrasi damai di beberapa titik bergeser menjadi bentrokan, pembakaran, hingga penjarahan toko-toko retail dan butik mewah di kawasan elit. Peristiwa ini mengirimkan pesan yang sangat jelas ke seluruh dunia: kesenjangan ekstrem antara kesulitan hidup di satu pihak dan kemewahan yang mencolok di pihak lain adalah sumbu pendek bagi disintegrasi sosial dan kerusuhan massal. Bagi Indonesia, fenomena ini harus dibaca sebagai sebuah peringatan dini.
Kita perlu berefleksi secara mendalam mengenai tugas negara dan peran seluruh elemen bangsa dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat serta memangkas kesenjangan, agar riak-riak kehancuran serupa tidak terjadi di tanah air.
Akar dari gejolak di Paris dan kota-kota besar lainnya di Eropa bukanlah sekadar urusan kenaikan harga barang semata, melainkan terjadinya erosi pada "kontrak dan harmoni sosial" yang mengikat warga negara dengan pemerintahnya. Ketika masyarakat kelas bawah dan menengah harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup demi mencukupi kebutuhan dasar seperti energi, pangan, serta pendidikan dan kesehatan yang layak, mereka menyaksikan pemandangan kontras berupa pamer kemewahan yang tak tersentuh oleh krisis.
Penjarahan yang menyasar jenama-jenama mewah di Paris dan beberapa kota besar lainnya di Eropa menjadi simbol perlawanan psikologis yang destruktif terhadap ketimpangan yang dianggap sudah melampaui batas kewajaran. Ketegangan struktural ini diperparah ketika negara, akibat ruang fiskal yang menyempit dan beban utang yang menumpuk, mulai memotong anggaran layanan publik demi penghematan. Ketika jaring pengaman sosial melemah sementara jurang ketimpangan melebar, ketidakpuasan berubah menjadi kemarahan kolektif yang tak terkendali.
Melihat realitas tersebut, tugas pertama dan paling mendasar dari negara adalah memastikan hadirnya keadilan ekonomi yang substantive, tidak terjadi ketimpangan yang terlalu lebar dimana kekayaan hanya dinikmati segelintir elit (Q.S. Al-Hasyr: 7). Demikian pula negara harus memastikan ekonomi tumbuh secara berkualitas dan inklusif, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan makro yang semu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti apa-apa jika akumulasi kekayaan hanya berputar di segelintir kelompok elit, sementara mayoritas rakyat terjebak dalam upah atau penghasilan yang stagnan, sementara biaya hidup kian mencekik.
