NADIKABAR.COM — Dudung Abdurachman resmi menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Dudung mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan situasi di Papua.
"Penanganan itu lebih kepada pendekatan kepada hati, merebut rakyat, kepada arahan kepada Bapak Panglima TNI juga, operasi teritorial juga ini lebih dikedepankan," kata Dudung di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026).
Dudung menegaskan pendekatan keamanan di Papua tidak akan semata-mata mengandalkan operasi dengan kekerasan. Dudung menyebut tindakan operasi tetap dilakukan secara terbatas terhadap sasaran-sasaran tertentu.
"Sehingga tidak melaksanakan, tidak kemudian melakukan operasi-operasi yang dengan kekerasan, itu hanya sasaran-sasaran terpilih saja," ujarnya.
Menurut Dudung, pemerintah akan mengedepankan pendekatan yang dapat membangun kedekatan dengan masyarakat Papua. Dudung menyebut pendekatan kultural dan upaya merebut hati rakyat menjadi bagian penting dalam strategi tersebut.
"Tetapi pendekatan-pendekatan kultural, pendekatan-pendekatan merebut hati rakyat, ini pembinaan teritorial yang menjadi prioritas yang nanti akan segera dilaksanakan,"tuturnya.
Salah satu fokus yang ditekankan oleh Prabowo kepadanya ialah bagaimana penanganan keamanan di Papua dilakukan dengan pendekatan yang lebih dekat kepada masyarakat. Dudung mengatakan arahan tersebut akan diteruskan melalui koordinasi dengan jajaran terkait, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
"Setelah pelantikan Dewan Pertimbangan (Presiden) kemarin, saya mendapat arahan dari Bapak Presiden," tuturnya.
Di sisi lain, Dudung juga menyinggung situasi politik nasional. Dia mengatakan pemerintah perlu menjaga kondisi politik tetap kondusif di tengah dinamika yang berkembang.
Dudung menyinggung perkembangan di media terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia meminta masyarakat menghormati keputusan hukum yang telah ditetapkan.
"Kita lihat di media saat ini sedang tren ya, kita sikapi bagaimana keputusan dari Mahkamah Konstitusi, nanti kita lihat," ujarnya.
Dudung mengatakan keputusan hukum harus dijunjung tinggi. Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuat persepsi masing-masing yang dapat memperkeruh situasi, khususnya melalui media sosial.
"Artinya bahwa apa yang menjadi keputusan secara hukum kita junjung tinggi," tuturnya.
"Kemudian pemahaman saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa di media sosial dan sebagainya tidak mengkemudian mempersepsikannya masing-masing, kita tetap jaga keutuhan, persatuan dan kesatuan sehingga situasi politik tidak kemudian semakin runyam," lanjutnya.
Dudung mengatakan koordinasi lintas lembaga akan diperkuat untuk menjaga situasi politik dan keamanan tetap terkendali. Dudung menyebut akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepolisian dan kejaksaan, serta menemui para ketua umum partai politik.
"Bapak Presiden pun menyampaikan bahwa situasi politik ini harus betul-betul bisa terkendali dan nanti akan saya koordinasikan dengan semua kementerian yang terkait, baik kepolisian, kejaksaan," ujarnya.
"Termasuk nanti kepada para ketua partai nanti saya akan sowan bahwa situasi ini harus betul-betul bisa dikendalikan," sambung Dudung.
Selain persoalan Papua dan politik nasional, Dudung menyebut ada sejumlah pekerjaan yang harus segera ditangani setelah dirinya menggantikan Djamari Chaniago. Salah satu persoalan yang menjadi prioritas dalam waktu dekat ialah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Pak Djamari tadi menyampaikan kepada saya yang menjadi prioritas itu dalam waktu dekat adalah karhutla," ucapnya.
Dudung mengatakan akan segera menggelar rapat bersama kementerian terkait untuk membahas persoalan tersebut. Dia juga berencana turun langsung ke lokasi.
"Makanya dalam waktu dekat saya akan melaksanakan rapat dengan kementerian terkait, saya akan meninjau segera mungkin ke lokasi," ungkapnya.
Sementara itu, Dudung juga menyoroti persoalan ekspor benur atau benih lobster ilegal. Dia mengatakan praktik ilegal tersebut menjadi salah satu pekerjaan yang telah disampaikan dalam proses serah terima jabatan.
"Terutama masalah karhutla, kebakaran hutan, termasuk tentang penanganan eksportir benur. Nah ini banyak yang dilakukan secara ilegal," kata Dudung.
"Kita sebagai pembina dengan kementerian-kementerian yang terkait, ini menjadi konsentrasi yang nanti ke depan akan kita tempuh kegiatan-kegiatan ini dengan secara maksimal," sambungnya.
Dudung menegaskan berbagai penyimpangan harus dituntaskan. Dia mengatakan tidak boleh ada lagi kegiatan ilegal yang berjalan di luar aturan.
"Dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden agar dituntaskan, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan ilegal, kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari aturan-aturan," jelasnya.
