NADIKABAR.COM — Pemerintah memperkuat pengawasan penggunaan dana operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang diterapkan adalah mewajibkan setiap SPPG melaporkan penggunaan dana harian untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari transformasi MBG 2.0 yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). SPPG yang tidak menyampaikan laporan penggunaan dana harian akan dikenai penghentian pencairan dana.
"Kepala BGN telah melakukan transformasi MBG 2.0, salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi anggaran MBG sebesar Rp44 triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran BGN, efisiensi insentif yayasan, efisiensi dana operasional SPPG dan Virtual Account ganda," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11).
Hasil efisiensi anggaran tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Pelaporan penggunaan dana harian menjadi salah satu upaya pemerintah memastikan dana operasional program digunakan secara transparan.
"SPPG harus melaporkan penggunaan dana harian. SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG," imbuh Zulkifli.
Sebagai informasi, pembenahan tata kelola MBG dibahas dalam pertemuan Zulkifli dengan Kepala BGN, Sudaryono, pada Rabu (18/11). Pertemuan tersebut membahas percepatan perbaikan program, mulai dari validasi penerima manfaat, peningkatan standar operasional SPPG, hingga penguatan pengawasan untuk mencegah kejadian yang membahayakan penerima manfaat.