NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya mengawal pembenahan tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengawasan efisiensi anggaran dan percepatan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dalam pertemuan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Menko Pangan membahas penguatan transparansi penggunaan dana, termasuk kewajiban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyampaikan laporan penggunaan dana harian (LPDH).
"Salah satu yang menjadi terobosan adalah SPPG harus melaporkan penggunaan dana harian. SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG," kata Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari transformasi MBG 2.0 yang diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, menertibkan tata kelola operasional, serta memastikan layanan berjalan sesuai ketentuan.
Dalam pertemuan itu, pemerintah turut membahas efisiensi anggaran MBG sebesar Rp44 triliun yang dilaporkan BGN melalui pembenahan sejumlah komponen pembiayaan program.
Efisiensi tersebut mencakup penyesuaian anggaran BGN, insentif yayasan, biaya operasional SPPG, serta penertiban rekening virtual (virtual account) yang bermasalah atau terindikasi ganda.
"Hasil efisiensi tersebut merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan ke kas negara," ujar Zulhas.