Pembenahan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan keamanan pangan dan mencegah kejadian keracunan makanan melalui penguatan standar operasional serta pengawasan terhadap kelayakan SPPG.

Menurut kementerian, salah satu pendekatan yang dibahas ialah pengembangan sistem penyajian prasmanan di sekolah, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi, kesiapan sarana dan prasarana, serta integrasi edukasi gizi dalam kegiatan kokurikuler.

Pengawasan SPPG juga akan diperkuat melalui inspeksi satuan tugas MBG di daerah dan optimalisasi pemanfaatan kamera pengawas atau CCTV yang berpotensi diintegrasikan dengan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Pemerintah turut menekankan perlunya penindakan terhadap pelanggaran tata kelola, termasuk penertiban praktik percaloan dan penggunaan perantara yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan MBG.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran MBG mencapai Rp173,2 triliun hingga Oktober 2026, seiring perluasan layanan serta pembenahan pengawasan dan keamanan pangan.

Melalui penguatan pengendalian anggaran, validasi penerima manfaat, dan peningkatan kesiapan SPPG, pemerintah berupaya memastikan program MBG terlaksana secara lebih transparan, aman, dan menjangkau masyarakat secara merata.