Berdasarkan penjelasan BGN sebelumnya, penghitungan efisiensi itu terdiri atas penyesuaian anggaran lembaga sekitar Rp38 triliun, insentif yayasan Rp2,5 triliun, biaya operasional dapur Rp3 triliun, dan penertiban rekening virtual sekitar Rp500 miliar.
Selain pengelolaan anggaran, Zulhas juga memprioritaskan percepatan operasional SPPG di wilayah 3T dan kawasan aglomerasi untuk memperluas jangkauan layanan MBG.
BGN melaporkan telah mengaktivasi 2.413 SPPG dalam tiga tahap. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 SPPG dinyatakan siap beroperasi, sedangkan sisanya masih membutuhkan pembenahan sarana dan prasarana.
Pemerintah juga membahas rencana peresmian SPPG yang telah memenuhi kesiapan operasional pada minggu kedua Desember 2026.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pantan menyebut BGN telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) dua untuk 26.885 SPPG berstatus aktif yang melayani 58.374.945 penerima manfaat.
Untuk meningkatkan ketepatan sasaran, penerbitan SPS tiga akan menggunakan pemutakhiran data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama sebagai acuan validasi penerima manfaat dari kalangan peserta didik.
Adapun SPS empat akan menetapkan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berdasarkan data nama dan alamat (by name by address/BNBA) yang telah divalidasi.