NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas) mengoordinasikan penyelesaian penempatan manajer dan kerja sama layanan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah dibangun segera beroperasi. Dua hal tersebut menjadi fokus rapat koordinasi terbatas tingkat menteri mengenai KDKMP.
Percepatan operasional KDKMP juga diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam kerangka tersebut, Zulhas mengoordinasikan tindak lanjut lintas kementerian, BUMN, dan lembaga terkait agar kesiapan bangunan diikuti penempatan manajer serta tersedianya barang dan layanan bagi masyarakat.
Hingga saat ini, pembangunan fisik 26.569 unit KDKMP telah rampung 100%. Lima provinsi dengan jumlah unit selesai dibangun tertinggi ialah Jawa Timur (Jatim) 5.907 unit, Jawa Tengah (Jateng) 5.788 unit, Jawa Barat (Jabar) 2.299 unit, Sumatera Utara (Sumut) 1.427 unit, dan Aceh 1.317 unit.
Menurut Zulhas, penyelesaian bangunan perlu segera diikuti kesiapan pengelola, pasokan barang, dan layanan. Karena itu, pemerintah membahas hambatan penempatan manajer sekaligus mempercepat kerja sama dengan pihak yang akan menyediakan layanan di KDKMP.
PT Agrinas Pangan Nusantara telah menandatangani 28.891 kontrak kerja manajer KDKMP. Para manajer dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Oktober 2026 dengan status pegawai berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.
Gaji manajer mengikuti ketentuan wilayah penempatan, dengan kisaran yang disampaikan dalam rapat Rp 6,8 juta hingga Rp 8,3 juta per bulan.
Menanggapi keluhan calon manajer yang ditempatkan jauh dari domisili, Zulhas menjelaskan jumlah manajer yang direkrut saat ini lebih banyak daripada jumlah koperasi yang siap beroperasi. Pemerintah akan melakukan penyesuaian penempatan setelah proses penerimaan awal selesai dan koperasi yang lebih dekat telah siap.
"Manajernya memang sudah banyak, sementara koperasinya belum sebanyak itu. Jadi, yang sekarang ditempatkan jauh dari domisili nanti akan disesuaikan setelah koperasi-koperasi selesai dibangun," ujar Zulhas, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9/2026).
Berdasarkan data penempatan, 71,91% manajer ditempatkan dalam radius maksimal 50 kilometer (km) dari domisili dan 88,28% tetap berada di provinsi asal. Kasus penempatan yang jauh akan menjadi perhatian dalam proses penyesuaian tersebut.
"Misalnya, ada yang tinggal di Depok tetapi ditempatkan di Gorontalo. Tentu itu jauh sekali," jelas Zulhas.
"Setelah diterima, nanti akan disesuaikan dengan koperasi terdekat dari domisilinya," sambungnya.
Di sisi layanan, Zulhas mengoordinasikan tindak lanjut kerja sama KDKMP dengan BUMN, lembaga keuangan, dan kementerian terkait. Rencana kerja sama itu mencakup distribusi beras SPHP dan bantuan pangan bersama Bulog; LPG bersama Pertamina Patra Niaga; pupuk bersubsidi bersama Pupuk Indonesia; serta gula, beras premium, dan kebutuhan pokok bersama ID FOOD.
KDKMP juga disiapkan untuk menyediakan layanan perbankan melalui bank-bank Himbara, pembiayaan ultra mikro melalui PNM, layanan logistik bersama Pos Indonesia, serta obat bebas dan obat bebas terbatas melalui Kimia Farma. Kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti melalui perjanjian dengan masing-masing pihak.
"Koperasi ini bukan supermarket, tetapi infrastruktur pemerintah untuk mendukung penyaluran subsidi, bantuan pangan, gas 3 kilogram, pupuk, layanan keuangan, pembayaran listrik, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya," kata Zulhas.
Melalui penyelesaian penempatan manajer dan kerja sama layanan, pemerintah mendorong KDKMP yang telah selesai dibangun untuk segera menjalankan fungsinya sebagai pusat kegiatan ekonomi dan layanan masyarakat di desa serta kelurahan. Sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Sebagai informasi, rakortas tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi RI (Menkop) Ferry Juliantono; Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Rini Widyantini; Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria; Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Bima Arya; Wakil Menteri Desa RI (Wamendes) Ahmad Riza Patria; Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita; Direktur Utama (Dirut) Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota; Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdani; Dirut Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi; Dirut ID FOOD Ghimoyo; Dirut PT Pos Indonesia Muhammad Iskandar; Dirut PLN Darmawan Prasodjo; dan Dirut Kimia Farma Handaka.
