"Dan AI harus menjadi katalis bagi produktivitas, daya saing industri, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penciptaan lapangan kerja bernilai tinggi dan pelayanan publik yang lebih baik," ujarnya.
Kebijakan pemerintah kemudian diarahkan untuk mendemokratisasi teknologi, meningkatkan produktivitas akar rumput, sekaligus melindungi hak-hak ekonomi warga negara.
"Kedaulatan AI bukan berarti menutup diri, kedaulatan AI berarti memperkuat talenta, data, infrastruktur, dan teknologi kita, sekaligus tetap terbuka terhadap investasi, inovasi, dan kemitraan," kata Airlangga.
Pemerintah sendiri mengapresiasi kemajuan kedaulatan teknologi melalui peluncuran AI.ID, agen AI Korika Claw, serta Korika Token dalam AI Impact Summit 2026 sebagai langkah mempercepat adopsi dan menarik investasi.
Empat prioritas utama telah disiapkan untuk mengawal transformasi ini, dimulai dari penguatan infrastruktur digital dan ketahanan energi nasional.
Menko Airlangga menjabarkan kapasitas pusat data nasional saat ini berada di kisaran 0,25–0,58 GW, di mana konsumsi listrik global diproyeksikan naik dari 485 TWh ke 950 TWh pada 2030.
Pemerintah menambah kapasitas hampir 60–70 GWh melalui RUPTL PLN 2025–2034 yang didampingi program energi surya puncak 100 GWh.
