NADIKABAR.COM — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi upaya pemerintah dan DPR RI untuk meminimalkan tindak pidana korupsi, terorisme, judi daring, serta kejahatan lainnya.

"Bagus, kan? Pemerintah dan DPR, Presiden dulu di Hari Buruh, menginginkan supaya mendukung perampasan aset, karena itu menjadi tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil. Kemarin dijawab oleh pemerintah bersama dengan DPR," kata Supratman dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset yang sebelumnya ditargetkan selesai pada 15 Desember, ternyata dapat diselesaikan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.