Nasional
HALAMAN 3 DARI 3
Menkum: RUU Perampasan Aset upaya minimalisasi tindak pidana
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi upaya pemerintah dan DPR RI untuk meminimalkan tindak pidana kor
Redaksi NadiKabar
✓
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Jumat, 20 November 2026 pukul 16:37 WIB
• ⏱ 2 menit baca
Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Persetujuan diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan penyusunan RUU. RUU itu disahkan setelah 18 tahun bergulir di DPR.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.