Menurut dia, percepatan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR dalam mendukung upaya pemberantasan berbagai tindak pidana melalui mekanisme perampasan aset.

"Dulu DPR berjanji untuk menyelesaikan 15 Desember, ternyata kemarin lebih cepat sebulan. Itu artinya pemerintah sangat berkeinginan untuk agar tindak pidana-tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain, termasuk terorisme, judol (judi online), ataupun tindak pidana yang lain itu, itu bisa kita minimalisasi," ujar dia.

Supratman menegaskan upaya penegakan hukum melalui RUU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan satu institusi, melainkan melibatkan seluruh aparat penegak hukum Ia menegaskan bahwa penanganannya melibatkan seluruh aparat penegak hukum.