NADIKABAR.COM — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan terdapat 50,8 juta transaksi pertukaran data administrasi hukum di sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum (API Hit) sejak 2023 hingga Oktober 2026.
Pertukaran data antara 35 lebih kementerian/lembaga tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengintegrasikan layanan.
"Ini harus menjadi pijakan kita bersama. Saya tahu bahwa di beberapa kementerian/lembaga, bahkan satu perusahaan pun itu masih berbeda datanya, berbeda kepengurusannya, karena itu ini harus kami integrasikan," ucap Supratman dalam forum nasional di Jakarta, Selasa.
Ia mencontohkan perbedaan data dimaksud, seperti adanya kepemilikan manfaat maupun susunan kepengurusan satu perusahaan yang tidak sama di Kemenkum dan kementerian lain.
